Oleh : Andre Lesmana )* Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial, termasuk dalam memastikan kelompok pekerja memperoleh hak-hak dasar yang layak. Salah satu bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada para buruh adalah melalui program perumahan untuk buruh, yaitu penyediaan hunian terjangkau yang layak huni untuk para pekerja dan keluarganya. Continue Reading

*) Oleh : Hendra Setiawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program unggulan yang tak hanya menargetkan pemenuhan gizi pelajar, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, implementasi awal program ini diperkirakan menyerap sekitar Continue Reading

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif strategis pemerintah yang tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja dan penggerakan perekonomian nasional. Melalui pendekatan terintegrasi antara sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri makanan, program Continue Reading

Oleh: Andi Suryatma )* Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan langkah tegas dalam mendorong penguatan sistem hukum nasional melalui percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Langkah ini bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan normatif, tetapi Continue Reading

Oleh : Dirandra Falguni )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi nyata atas permasalahan kepemilikan rumah bagi kelompok buruh di Indonesia. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), negara hadir secara konkret dengan menyediakan rumah subsidi yang terjangkau dan layak huni bagi para pekerja, termasuk buruh di sektor formal maupun Continue Reading

Oleh: Nisa Amalia )* Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai babak baru dalam penguatan sistem hukum nasional. Pemerintah bersama DPR RI menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem peradilan pidana yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga berkeadilan Continue Reading