Pemerintah Akan Hapus Outsourcing untuk Keadilan Ketenagakerjaan
JAKARTA – Keputusan pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya merupakan langkah signifikan dalam memastikan keadilan ketenagakerjaan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto, dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, menegaskan komitmennya untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil melalui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan ini nantinya akan berperan Continue Reading
Pemerintah Serius Hapus Outsourcing Demi Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah konkret untuk menghapus sistem outsourcing atau tenaga kerja alih daya yang selama ini dianggap menimbulkan ketidakadilan bagi para buruh. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa rencana ini merupakan wujud nyata perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap nasib para pekerja. “Penghapusan Outsourcing ini Continue Reading
Dengarkan Aspirasi Pekerja, Pemerintah Segera Hapus Outsourcing
Oleh : Wiji Adrianto )* Pemerintah bersiap menghapus sistem outsourcing. Komitmen ini disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025. Pemerintah berencana untuk segera menghapus sistem outsourcing. Langkah ini merupakan angin segar bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia, terutama bagi jutaan buruh yang selama ini terjebak dalam sistem Continue Reading
Mewujudkan Keadilan Ketenagakerjaan Melalui Rencana Penghapusan Outsourcing
Oleh : Andi Ramadhan )* Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus sistem outsourcing atau alih daya menandai babak baru dalam perjalanan ketenagakerjaan nasional. Dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, Presiden menyampaikan tekadnya membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan menjadi penasehat strategis bagi pemerintah dalam menyusun arah kebijakan ketenagakerjaan. Continue Reading
Satgas Anti Premanisme, Berantas Oknum Preman Resahkan Masyarakat
JAKARTA – Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan atau yang dikenal dengan Satgas Antipremanisme sebagai respons atas maraknya praktik pemalakan, pemerasan, dan intimidasi oleh oknum-oknum preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi nasional. Anggota Komisi II DPR RI, Abdullah, Continue Reading
Satgas Anti Premanisme Respon Pemerintah Hadapi Aksi Premanisme di Masyarakat
Jakarta – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menghadapi maraknya aksi premanisme di masyarakat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan. Pembentukan Satgas ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, serta menciptakan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua Indonesia Police Continue Reading
Mendorong Peran Aktif Masyarakat Dukung Satgas Anti Premanisme
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif melalui langkah konkret membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Masyarakat (Ormas) Meresahkan. Upaya ini menjadi jawaban dan bagian dari strategi nasional untuk menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat iklim investasi. Masyarakat Continue Reading
Dukungan Bentuk Satgas Anti Premanisme Upaya Pemerintah Lakukan Penegakan Hukum
Oleh: Rianto Agas )* Premanisme bukan hanya sekadar tindakan kriminal jalanan, melainkan ancaman serius terhadap tatanan hukum, ketertiban umum, serta iklim ekonomi dan investasi nasional. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, segala bentuk kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan individu maupun kelompok, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melenceng dari koridornya, merupakan Continue Reading
Peningkatan Serapan Anggaran Tingkatkan Efektivitas Pelaksanaan MBG
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan dasar bagi masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi permasalahan gizi anak-anak sekolah, mengurangi stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Ketua Dewan Ekonomi Continue Reading
Kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemda Tingkatkan Pelaksanaan Program MBG
Kolaborasi Pemerintah Pusat dengan Pemda Tingkatkan Pelaksanaan Program MBG Jakarta – Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi elemen kunci yang tidak bisa diabaikan dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya mengatakan, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat harus terus dijalankan Continue Reading