Transformasi BUMN Menuju Layanan Terbuka dan Berkualitas untuk Rakyat
Oleh: Damar Saputra)* Transformasi besar tengah dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendorong kinerja yang lebih transparan dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah ini telah sejalan dengan arah baru yang ditetapkan pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai pilar utama dalam pembangunan nasional yang berintegritas dan profesional. Continue Reading
Pemerintah Perkuat Tata Kelola demi Efisiensi dan Transparansi BUMN
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) demi mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk mendorong BUMN agar tidak hanya unggul secara bisnis, tetapi juga mampu menjalankan peran sosial secara optimal sebagai Continue Reading
Presiden Prabowo Tekankan Inovasi dan Efisiensi di BUMN
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya reformasi tata kelola di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menekankan efisiensi, trans-paransi, dan pelayanan yang bersih dari praktik korupsi. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyerukan seluruh pejabat BUMN untuk bekerja dengan manajemen terbaik. “Berilah yang terbaik untuk rakyat Indonesia, pengelolaan sumber daya Continue Reading
Presiden Serukan BUMN Tumbuh sebagai Korporasi Modern dan Bersih
Jakarta — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyerukan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bertransformasi menjadi korporasi yang modern, transparan, dan bersih. Dalam arahannya, Kepala Negara menegaskan pentingnya efisiensi kerja serta pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam setiap aktivitas korpo-rasi negara. “Indonesia saat ini sedang berada pada momentum kebangkitan. Kita Continue Reading
RUU KUHAP Tegaskan Perlindungan bagi Justice Collaborator
Oleh : Dimas Permana )* Upaya pemerintah dan DPR RI dalam memperkuat perlindungan hukum bagi justice collaborator melalui Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menandai kemajuan penting dalam reformasi sistem peradilan pidana nasional. Langkah ini bukan hanya mencerminkan perubahan norma hukum, melainkan juga penegasan peran negara dalam Continue Reading
Pemerintah Pastikan Libatkan Publik Dalam Pembahasan RUU KUHAP
Oleh Ardiansyah Prasetya Wibawa )* Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) kini memasuki babak penting dalam sejarah pembaruan sistem hukum nasional. Pemerintah, melalui penandatanganan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh sejumlah pejabat tinggi negara seperti Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Continue Reading
Pembahasan RUU KUHAP Digelar Terbuka dan Prioritaskan Keterlibatan Publik
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat sistem hukum nasional melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang kini dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Upaya ini menandai babak baru dalam reformasi hukum di Indonesia, sekaligus mengafirmasi pentingnya keterlibatan publik dalam setiap Continue Reading
Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi KUHAP untuk Perlindungan HAM
Jakarta – Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) resmi masuk tahap lanjutan setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI. RUU KUHAP kini berstatus inisiatif DPR, dan proses pembahasan akan dilanjutkan melalui panitia kerja bersama pemerintah. Salah satu isu utama dalam revisi Continue Reading
Sebanyak 20.000 Anak Siap Belajar di Sekolah Rakyat Tahap Pertama yang Resmi Diluncurkan
Oleh: Arbhy Putranama )* Pemerintah mempertegas komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui peluncuran Program Sekolah Rakyat. Pada tahun ajaran 2025–2026, sebanyak 20.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan mengikuti pembelajaran di 200 titik Sekolah Rakyat yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini merupakan bagian dari kebijakan strategis yang Continue Reading
Pemerintah Mulai Operasikan Seratus Lokasi Sekolah Rakyat Sebagai Solusi Pendidikan Inklusif
Oleh: Rinanda Utami )* Pemerintah mulai mengoperasikan 100 titik lokasi Sekolah Rakyat pada Juli 2025 sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sebanyak 9.755 siswa terdata akan mengikuti pembelajaran berasrama yang difasilitasi secara penuh oleh negara. Langkah ini menjadi jawaban konkret atas Continue Reading