Pengesahan KUHAP Kawal Penguatan HAM dan Supremasi Hukum
Jakarta — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada sidang paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, pada Selasa (18/11). Menteri Hukum RI, Supratman Andi Atgas mewakili presiden menyampaikan pengesahan RKUHAP ini penting guna memperkuat Continue Reading
Pengesahan KUHAP Perkuat Sistem Peradilan yang Modern dan Humanis
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam Rapat Paripurna ke-8 masa sidang II 2025-2026 yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 18 November 2025. Keputusan kolektif tersebut dinilai sebagai langkah signifikan dalam memperkuat sistem peradilan pidana Indonesia, terutama Continue Reading
Penghargaan Negara atas Jasa Pembangunan: Soeharto Layak Mendapatkan Gelar Pahlawan Nasional
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto adalah bentuk penghargaan negara atas jasa besar beliau dalam pembangunan nasional. Keputusan ini diambil melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025. Penganugerahan dilakukan dalam upacara kenegaraan Continue Reading
Publik Wajib Jaga Situasi Kondusif, Prosedur Penetapan Gelar Telah Transparan dan Sesuai Ketentuan
JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmen kuat menjaga stabilitas keamanan nasional setelah penetapan Presiden ke 2 RI, Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tahun 2025 memicu dinamika di ruang publik. Di tengah munculnya ajakan demonstrasi dari sejumlah kelompok, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada mayoritas masyarakat yang tetap memilih jalur aspirasi tertib dan tidak terprovokasi Continue Reading
Langkah Pemerintah Berantas Judi daring Tuai Apresiasi DPR dan Publik
Jakarta – Anggota DPR RI, Nurul Arifin mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemberantasan judi daring. Menurutnya, upaya tersebut merupakan langkah strategis, terukur, dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bersih dari praktik perjudian Continue Reading
Pemerintah Terus Perkuat Pengawasan dan Pemutusan Akses untuk Berantas Judi Daring
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik judi daring melalui pengawasan ketat, penindakan tegas, serta kolaborasi lintas lembaga. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengatakan pemerintah terus memperkuat moderasi konten dan memastikan setiap platform digital bertanggung jawab menurunkan konten bermuatan perjudian. Continue Reading