Warga Bencana Sumatera Mulai Huni Huntara, Kehadiran Negara Semakin Terasa
Oleh : Zaki Walad )* Bencana selalu datang tanpa aba-aba, meninggalkan luka fisik dan psikis bagi masyarakat terdampak. Namun, cara negara merespons bencana itulah yang menentukan apakah penderitaan warga berlarut atau perlahan dipulihkan. Dalam konteks bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, langkah pemerintah membangun hunian sementara (huntara) patut dipandang Continue Reading
Negara Terus Hadir, Tekad Presiden Prabowo Pastikan Warga Perlahan Pulih dari Bencana Sumatera
Oleh: Moeini Syakir *) Bencana tidak hanya menghancurkan rumah, jalan, dan sawah. Ia juga meruntuhkan rasa aman, memutus ikatan keluarga, dan meninggalkan luka batin yang kerap tak terlihat dalam laporan statistik. Di Sumatera Barat, salah satu momen paling menyentuh dari rangkaian penanganan banjir terjadi ketika seorang pengungsi, pria paruh baya Continue Reading
UMP 2026 Diprediksi Lebih Adil Berkat Formula Baru yang Diperkuat Pemerintah
Jakarta – Pemerintah resmi memperkuat mekanisme penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang telah diteken Presiden Prabowo Subianto. Aturan ini menjadi dasar hukum baru yang mewajibkan seluruh gubernur mengumumkan penetapan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025. PP Pengupahan terbaru memperkenalkan formula kenaikan UMP Continue Reading
Kebijakan UMP 2026 Diteken Prabowo, Diharapkan Dorong Kesejahteraan Pekerja
Jakarta — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebagai bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia. Penetapan UMP 2026 ini menjadi penanda komitmen negara untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan berjalan seimbang antara peningkatan daya beli Continue Reading
Pemerintah Libatkan Buruh dan Pengusaha dalam Penyusunan UMP 2026
Oleh : Theo Saktiawan )* Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perwakilan buruh dan dunia usaha. Pendekatan ini ditempuh untuk memastikan kebijakan upah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek keadilan bagi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha Continue Reading
Pemerintah Tegaskan Formula Kenaikan UMP untuk Lindungi Daya Beli Pekerja dan Keberlanjutan Usaha
Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha melalui penetapan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru untuk tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menjadi tonggak penting Continue Reading