Pemulihan Bencana Aceh Berjalan Cepat, Masyarakat Tolak Provokasi GAM dan Pilih Persatuan
Oleh Marlina Dwi Saputri )* Pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh saat ini menjadi cermin penting tentang bagaimana negara, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan seharusnya bersikap dalam situasi krisis. Di tengah luka akibat bencana alam, Aceh telah menunjukkan wajah kedewasaan sosial dan politik. Proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan Continue Reading
Distribusi PKH-BPNT Dipantau Ketat, Pemerintah Yakin Tepat Sasaran dan Akuntabel
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2026. Penyaluran bansos ini dijadwalkan berlangsung mulai Januari hingga Maret 2026 dengan fokus utama memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM). Continue Reading
Bansos PKH-BPNT untuk 18,27 Juta, Momentum Penopang Daya Beli di 2026
Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk menopang konsumsi rumah tangga, sekaligus menjaga Continue Reading
Pendekatan Restorative Justice Jadi Ruh KUHP Baru, Penegakan Hukum Lebih Humanis
Jakarta – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru menandai perubahan fundamental dalam sistem penegakan hukum nasional. Pendekatan _restorative justice_ kini menjadi ruh utama KUHP baru, dengan tujuan menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan komitmennya untuk meminimalkan pemenjaraan Continue Reading
Pemerintah Tegaskan KUHP–KUHAP Baru Dorong Keadilan Substantif dan Perlindungan Hak Warga
JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, modern, dan berpihak pada rakyat melalui pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Reformasi hukum ini menandai pergeseran paradigma penegakan hukum dari pendekatan pemidanaan semata menuju keadilan substantif yang mengedepankan Continue Reading
KUHP dan KUHAP Baru Berlaku, Pemerintah Perkuat Arah Keadilan Restoratif Nasional
Oleh: Moudy Alfiani ) Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Reformasi besar ini menegaskan komitmen negara untuk meninggalkan sistem hukum pidana kolonial menuju tatanan hukum nasional yang Continue Reading
Pemberlakuan KUHP & KUHAP Baru 2026 Perkuat Kepastian Hukum Nasional
Oleh: Bara Winatha*) Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru pada 2026 dipandang sebagai tonggak penting reformasi hukum nasional yang memperkuat kepastian hukum di Indonesia. Kehadiran dua regulasi fundamental ini menandai berakhirnya ketergantungan pada sistem hukum pidana warisan kolonial dan sekaligus menjadi fondasi Continue Reading
PKH dan BPNT Dirancang Lebih Tepat Sasaran, Data Terpadu Perkuat Distribusi
Oleh : Dennis Satya )* Pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak. Dua program bantuan sosial ini menjadi tulang punggung perlindungan sosial nasional, terutama bagi keluarga miskin dan rentan. Evaluasi berkala Continue Reading
Kunjungan Wapres Gibran Tandai Penguatan Sekolah Rakyat di Tanah Papua
BIAK NUMFOR – Program Sekolah Rakyat di Tanah Papua mulai menunjukkan arah baru dalam upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kehadiran program ini menegaskan komitmen negara untuk memastikan layanan pendidikan berkualitas menjangkau wilayah terluar, termasuk kawasan Indonesia Timur dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks. Komitmen Continue Reading
Pemerintah Hadir Lewat Sekolah Rakyat, Jalan Keluar Anak Papua dari Putus Sekolah
Biak Numfor- Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan keadilan pendidikan hingga ke wilayah terluar Tanah Air melalui program Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat di Papua dinilai menjadi jalan keluar nyata bagi ratusan ribu anak yang selama ini terancam putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi dan tantangan geografis. Hal tersebut ditegaskan Wakil Continue Reading