Pembaruan KUHAP Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Penegak Hukum di Indonesia
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hasil pembaruan merupakan bagian integral dari reformasi hukum nasional yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum di seluruh negeri. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Continue Reading
KUHP Baru Cerminkan Wajah Hukum Modern Indonesia
Jakarta – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru menandai babak penting dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan hukum pidana warisan kolonial Belanda, Indonesia kini resmi memasuki era baru dengan sistem hukum pidana yang dirancang sesuai Continue Reading
KUHAP Baru Libatkan Beragam Pihak dalam Penyusunan Komitmen Pemerintah Wujudkan Keadilan Progresif
Oleh : Andhika Rachma Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah hukum pidana nasional dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada awal 2026, serentak dengan pemberlakuan KUHP yang telah lebih dahulu disahkan. Momentum ini bukan sekadar pergantian norma teknis semata, melainkan sebuah komitmen kolektif yang dibangun melalui Continue Reading
Pemerintah Tegaskan Kebebasan Berpendapat Tetap Terlindungi dalam KUHP Baru
Oleh : Fajar Bagus Wardana )* Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga dan melindungi kebebasan berpendapat di tengah pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Penegasan ini menjadi penting untuk menjawab berbagai kekhawatiran publik yang berkembang, khususnya di ruang digital, terkait potensi pembatasan kebebasan berekspresi. Dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan Continue Reading
Aceh Bangkit, Fokus Rehabilitasi dan Tolak Kebangkitan Simbol Separatisme
Banda Aceh Pemerintah terus mempercepat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Namun disayangkan, di tengah proses tersebut kembali muncul simbol-simbol konflik lama yang berpotensi mengganggu stabilitas dan persatuan. Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyesalkan aksi pengibaran bendera simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Continue Reading
Pemerintah Pastikan Skema Bantuan Rumah untuk Korban Banjir Sumatra Disiapkan dengan Matang
Aceh Pemerintah memastikan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dilakukan secara terencana dan matang, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat terdampak. Skema bantuan rumah disiapkan secara terstruktur agar proses pemulihan berjalan adil, cepat, dan tepat sasaran di Aceh, Sumatra Utara, dan Continue Reading
Fasilitas Vital di Kawasan Banjir Sumatra Mulai Pulih, Sekolah Kembali Beroperasi Awal Januari
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Awal Januari 2026 menjadi tonggak penting dalam proses pemulihan pendidikan di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor besar pada penghujung 2025. Di tengah duka akibat korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang luas, langkah cepat pemerintah memulihkan fasilitas vital, khususnya sektor pendidikan yang menunjukkan keseriusan negara Continue Reading
Pemulihan Pascabencana Aceh Terus Berjalan, Warga Tegaskan Tolak Simbol Separatisisme demi Keutuhan NKRI
Oleh: Silmi Mubharok*) Pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh terus menunjukkan kemajuan nyata. Berbagai unsur pemerintah bersama TNI, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat bergerak serempak memulihkan lingkungan, fasilitas umum, serta kehidupan warga yang terdampak banjir dan longsor. Di tengah kerja-kerja pemulihan tersebut, masyarakat Aceh juga menegaskan komitmennya menjaga persatuan dengan menolak segala Continue Reading
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Pilar Baru Ekonomi Kerakyatan di Era Presiden Prabowo
Oleh Anita Yulianti )* Koperasi Desa Merah Putih kian menegaskan posisinya sebagai pilar baru ekonomi kerakyatan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah tantangan ekonomi global, ketimpangan wilayah, serta kebutuhan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari bawah, koperasi kembali ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang berpihak pada rakyat. Continue Reading
Koperasi Merah Putih Perlihatkan Arah Baru Kebijakan Ekonomi Rakyat
Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai memperlihatkan arah kebijakan ekonomi rakyat yang lebih tegas dan berakar pada prinsip kemandirian nasional. Salah satu instrumen yang menonjol dalam lanskap kebijakan tersebut adalah penguatan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai wadah ekonomi kolektif yang dirancang untuk menjawab tantangan ketimpangan, keterbatasan akses permodalan, Continue Reading