Presiden Prabowo Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah dalam Penanganan Bencana Sumatra
Oleh: Maulana Zikra )* Penanganan bencana bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga tentang keseriusan negara hadir di saat rakyat membutuhkan, dan di sinilah kita diajak melihat bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong sinergi pusat dan daerah agar pemulihan di Sumatra berjalan nyata, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi refleksi atas capaian Continue Reading
Pemerintah Pastikan Pemulihan Aceh Tak Dimanfaatkan Kelompok Separatis
Oleh: Rian Heryansyah )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor berjalan optimal serta tidak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda separatis. Fokus utama diarahkan pada percepatan rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan publik, dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai fondasi stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang. Continue Reading
Respons Cepat Presiden Prabowo, Penanganan Bencana Sumatra Dilakukan Secara Sistematis
Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mempercepat penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan pendekatan terstruktur, sistematis, dan masif guna memastikan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak boleh dilakukan secara parsial, Continue Reading
Pemerintah Optimalkan Pemulihan Aceh Pasca Bencana, Waspadai Gerakan Separatis
Aceh – Pemerintah pusat mengoptimalkan pemulihan Aceh pascabencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera, dengan menetapkan Aceh Tamiang sebagai prioritas utama. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menilai dampak bencana di daerah tersebut paling parah dibandingkan wilayah terdampak lainnya. “Dari semua daerah terdampak, yang paling berat betul adalah Aceh Continue Reading
Program 3 Juta Rumah Dongkrak Pertumbuhan Perumahan Rakyat Sepanjang 2025
Jakarta – Sektor perumahan rakyat mencatat pertumbuhan positif sepanjang 2025 seiring konsistensi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam mendorong pembangunan hunian bagi masyarakat. Program 3 Juta Rumah menjadi motor penggerak utama yang tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas lapangan kerja dan meningkatkan Continue Reading
Sepanjang 2025 Pemerintah Percepat Rumah Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Jakarta – Pemerintah mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepanjang 2025 sebagai upaya menjawab besarnya tantangan pemenuhan kebutuhan hunian nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah, sehingga dibutuhkan kerja keras dan kolaborasi lintas sektor. “Cita-cita Continue Reading
Program MBG Papua Tengah Sukses Jangkau Puluhan Ribu Penerima Sepanjang 2025
Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan capaian positif sepanjang 2025. Program yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah serta kelompok rentan seperti balita dan ibu hamil maupun menyusui. Hingga Continue Reading
Program MBG di Papua Sepanjang 2025 Perkuat Akses Gizi dan Jangkau Ratusan Ribu Penerima Manfaat
JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tanah Papua menunjukkan penguatan serius dari pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, jangkauan layanan, maupun dampak sosial ekonomi. Skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah menjadi penanda bahwa pembangunan gizi nasional dijalankan secara adil dan kontekstual, terutama bagi daerah dengan tantangan geografis Continue Reading
Pakar Hukum Nilai KUHAP dan KUHP Baru Tak Langgar Hak Masyarakat
JAKARTA – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru dinilai tidak melanggar hak-hak warga negara. Sejumlah pemangku kepentingan menegaskan, dua regulasi tersebut justru menjadi tonggak penting reformasi hukum pidana yang lebih berkeadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Ketua Komisi III Continue Reading
Pemerintah Tegaskan KUHAP dan KUHP Tidak Membungkam Kritik
JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru tidak dimaksudkan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah maupun pejabat negara. Kritik tetap dijamin sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Continue Reading