Pemerintah Dorong PLTS 100 GWp untuk Hemat Subsidi Rp73,9 Triliun
JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi surya melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp). Program tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus menciptakan efisiensi anggaran serta membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Tahap awal program dimulai melalui 14 proyek PLTS Continue Reading
Daulat Energi Mendekat, Megaproyek PLTS Disiapkan Serap 5,52 Juta Tenaga Kerja
JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat kedaulatan energi nasional. Pada Selasa, 25 Agustus 2026, Presiden secara resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya berkapasitas 100 gigawatt peak di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali. Program tersebut diawali dengan peletakan batu pertama 14 PLTS di enam provinsi, yaitu Continue Reading
Pemerintah Perkuat Operasi Lintas Sektor Hadapi Ancaman Karhutla
Oleh: Gavin Asadit Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi tantangan serius bagi Indonesia memasuki periode risiko tinggi pada Agustus hingga September 2026. Ancaman ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan pemadaman api, sebab karhutla berkaitan dengan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan kehidupan warga di wilayah terdampak. Continue Reading
Penanganan Karhutla Sumatra hingga Papua, Cepat, Terpadu, dan Tegas
Oleh: Athari Yuanto )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menguji komitmen negara dalam menjaga lingkungan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Persoalan ini tidak mengenal batas wilayah. Dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, ancaman karhutla dapat muncul ketika musim kering bertemu dengan praktik pembukaan lahan yang mengabaikan aspek Continue Reading
Negara Hadir, Karhutla Sumatra hingga Papua Ditangani Terpadu
JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, stakeholder terkait, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pemadaman titik api, pencegahan, mitigasi, hingga penegakan hukum guna mencegah kebakaran meluas maupun muncul di wilayah baru. Di Sumatra Selatan, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk Continue Reading
Pemerintah Perkuat Mitigasi Karhutla di Sumatra, Kalimantan, dan Papua
Kalimantan Tengah – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan, khususnya Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan, deteksi dini, patroli, pemadaman, penyediaan sarana pendukung, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Continue Reading
Aspirasi Didengar, RUU Perampasan Aset Dikebut Menuju Paripurna Desember 2026
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki salah satu fase penting dalam perjalanan legislasi nasional. Komisi III DPR RI menargetkan penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut dapat diselesaikan sehingga pengesahannya dapat dilakukan paling lambat Desember 2026. Target tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kini diarahkan pada tahapan Continue Reading
Percepatan RUU Perampasan Aset Demi Memperkuat Kepastian Hukum
Oleh : Revan Ananda )* Percepatan RUU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai agenda penting pembaruan hukum nasional, tetapi kecepatannya tidak boleh mengorbankan ketelitian. Regulasi ini memiliki arti strategis karena diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan. Continue Reading
RUU Perampasan Aset Dipercepat, Aspirasi Publik Tetap Dibuka
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat DPR RI dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut Continue Reading
RUU Perampasan Aset Disusun Cermat, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana terus dipercepat DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi strategis tersebut dapat rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, percepatan pembahasan tetap dibarengi kehati-hatian agar regulasi yang lahir memiliki Continue Reading