Menguatkan Program MBG dengan Tata Kelola yang Makin Akuntabel
Oleh: Ariv Rachman Noegraha Tidak banyak program publik berskala nasional yang mampu menyentuh begitu banyak aspek pembangunan sekaligus seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bukan hanya berbicara mengenai pemenuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga mengenai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, pengurangan Continue Reading
Pemisahan Anggaran MBG Memperkokoh Komitmen Negara terhadap Gizi dan Pendidikan
Oleh: Siwi Nur Aini *) Pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global memerlukan fondasi kesehatan serta pemenuhan gizi yang kokoh sejak dini. Kebijakan investasi pada fisik dan kecerdasan anak-anak bangsa bukan lagi sekadar pilihan program sekunder, melainkan imperatif strategis negara dalam menyongsong bonus demografi. Di tengah Continue Reading
Transparansi Pembahasan RUU Perampasan Aset Perkuat Legitimasi Publik
Oleh Rahmawati Kusuma )* Pemberantasan korupsi selalu menjadi agenda penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Berbagai instrumen hukum telah dibangun untuk mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari penguatan lembaga penegak hukum hingga peningkatan sanksi pidana. Namun, hasil kejahatan yang berhasil disembunyikan, dialihkan, atau dibawa ke luar negeri sering Continue Reading
RUU Perampasan Aset Menjawab Tantangan Hukum dari Pusat hingga Daerah
*) Oleh : Gavin Asadit Tantangan penegakan hukum di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perbedaan karakteristik wilayah, pola kejahatan, serta upaya penyembunyian aset hasil tindak pidana menjadi tantangan yang memerlukan penguatan regulasi Continue Reading
Aspirasi Daerah Diserap, Matangkan RUU Perampasan Aset
Jakarta- Pemerintah bersama DPR terus mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset melalui pendekatan yang mengedepankan partisipasi publik dan penyerapan aspirasi dari berbagai daerah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem hukum nasional dalam menghadapi tindak pidana, khususnya kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Dengan melibatkan Continue Reading
RUU Perampasan Aset Dipastikan Dibahas Terbuka dan Libatkan Publik
JAKARTA – Pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahap penting dengan komitmen DPR RI untuk mengedepankan proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPR dalam memperkuat upaya pemberantasan kejahatan sekaligus menjaga kepastian hukum serta perlindungan hak masyarakat. Di tengah tingginya perhatian publik terhadap pemulihan aset hasil Continue Reading
Ketegasan Menutup Dapur Nakal, Menjaga Marwah Program MBG
Oleh : Garvin Reviano )* Pendekatan tegas pemerintah dalam menutup dapur penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar merupakan langkah yang layak diapresiasi. Di tengah besarnya skala program yang menyasar jutaan penerima manfaat, kualitas layanan tidak boleh dikompromikan hanya demi mengejar percepatan pelaksanaan. Ketegasan tersebut justru menjadi Continue Reading
Larangan Barang Subsidi di Dapur MBG, Langkah Tegas Berpihak pada Rakyat
Oleh : Rivka Mayangsari )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Sebagai program berskala nasional yang menjangkau jutaan penerima manfaat, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kualitas makanan yang disajikan, Continue Reading
Pemerintah Tegaskan MBG Harus Gunakan Bahan Baku Non-Subsidi demi Keadilan Rakyat
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menggunakan bahan baku non-subsidi dalam penyelenggaraan program. Dengan demikian, seluruh kebutuhan operasional dapur telah diperhitungkan menggunakan harga bahan baku non-subsidi sehingga tidak mengurangi alokasi subsidi bagi masyarakat Continue Reading
Larangan Barang Subsidi di Dapur MBG Jadi Bukti Tata Kelola Program Makin Tegas
JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melarang seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menggunakan komoditas bersubsidi, mulai dari elpiji 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, hingga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Larangan tersebut disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers Continue Reading