Koperasi Merah Putih Mulai Bergerak Salurkan Barang Subsidi
JAKARTA – Upaya memperluas jangkauan distribusi kebutuhan pokok terus dilakukan pemerintah melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi ini dipersiapkan menjadi saluran penyaluran barang bersubsidi, mulai dari beras, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, hingga minyak goreng, sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan strategis melalui jaringan ekonomi yang lebih dekat Continue Reading
Koperasi Merah Putih Didorong Jadi Penyalur Subsidi yang Lebih Teratur
JAKARTA – Pemerintah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran distribusi barang bersubsidi untuk memperpendek rantai pasok dan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Melalui penguatan tata kelola dan koordinasi lintas lembaga, koperasi diarahkan menjadi simpul distribusi yang lebih teratur, transparan, dan menjangkau masyarakat hingga tingkat desa. Presiden Continue Reading
Koperasi Merah Putih: Jalur Baru Pemerataan Barang Subsidi Rakyat
Oleh : Jonathan Janoel )* Pemerataan subsidi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang disediakan negara. Ukuran yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat adalah apakah beras, minyak goreng, gas elpiji, dan pupuk bersubsidi benar-benar tersedia dengan harga terjangkau ketika dibutuhkan. Di sinilah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memperoleh relevansi sebagai Continue Reading
Koperasi Merah Putih Bukan Ritel Modern, tapi Jalur Subsidi Rakyat
Oleh: Dwi Saputri)* Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (Koperasi Merah Putih) perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas daripada sekadar keberadaan gerai baru di tengah masyarakat. Kehadirannya bukan untuk menjadi ritel modern yang bersaing dengan warung maupun pelaku usaha lokal, melainkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk memperkuat distribusi barang bersubsidi Continue Reading
Penanganan Karhutla Diperkuat lewat Kelembagaan dan Anggaran
Jakarta – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran hingga tingkat daerah. Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan upaya pencegahan, pengamanan kawasan, dan penanggulangan karhutla berjalan efektif sesuai karakteristik wilayah. Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan Continue Reading
Penanganan Karhutla Diperkuat lewat Deteksi Dini dan Patroli
JAKARTA – Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat melalui deteksi dini, patroli lapangan, pemantauan berbasis teknologi, serta peningkatan kesiapan personel dan sarana pemadaman. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi selama musim kemarau. Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Continue Reading
Penanganan Karhutla Melalui Komando Terpadu dari Pusat hingga Daerah
*) Oleh : Dian Amanda Sasmi Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan gambut, terus diperkuat pemerintah melalui pola komando terpadu dari tingkat pusat hingga daerah. Strategi ini menggabungkan pencegahan, deteksi dini, pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pelibatan masyarakat dan pemegang izin. Langkah terpadu Continue Reading
Mengawal Penguatan Satgas Darat dan Udara Dalam Penanganan Karhutla Gambut
Oleh: Ricky Rinaldi*) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama pada ekosistem gambut, membutuhkan penanganan yang terintegrasi karena karakteristik lahannya berbeda dengan kawasan hutan mineral. Gambut memiliki kandungan bahan organik tinggi dan dapat menyimpan panas di bawah permukaan tanah. Karena itu, upaya penanganan tidak hanya diarahkan pada pemadaman api yang terlihat Continue Reading
Pemerintah Pastikan Guru PPPK Penuh Waktu 2027 Diproses Bertahap Tanpa Tes Ulang
Jakarta — NPemerintah memastikan guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Proses pengalihan dilakukan secara bertahap dan tidak melalui tes. Pemerintah menargetkan sekitar 242 ribu guru PPPK paruh waktu masuk dalam proses pengalihan tersebut. Kebijakan ini Continue Reading
Guru PPPK Paruh Waktu 2027 Diangkat Penuh Waktu Tanpa Seleksi Ulang
Jakarta – Pemerintah memastikan mekanisme pengalihan status bagi guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut dilakukan tanpa tes atau seleksi ulang dan telah dibahas bersama DPR. Pemerintah daerah juga tengah melakukan pendataan sebagai bagian dari Continue Reading