Jakarta – Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menunjukkan persepsi positif. Temuan survei nasional Arus Survei Indonesia (ASI) bertajuk Evaluasi Kinerja & Program Prioritas Pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan sebanyak 61,4 persen masyarakat masih percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara itu, 57,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
“Kalau kita melihat tingkat kepercayaan, angkanya mencapai 61,4%. Artinya, secara umum mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia Ali Rif’an
Tingkat kepercayaan tersebut terdiri atas 9,1 persen responden yang sangat percaya dan 52,3 persen cukup percaya. Sebaliknya, 35,9 persen menyatakan tidak percaya, sedangkan 2,7 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 57,6 persen, terdiri atas 9 persen sangat puas dan 48,6 persen cukup puas.
“Kalau kita bedakan, kepercayaan kepada pemerintahan berada di angka 61,4%, sementara kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 57,6%. Ini menunjukkan bahwa secara umum persepsi publik masih cenderung positif, meskipun terdapat kelompok masyarakat yang belum puas dan belum percaya,” kata Ali.
Ia menjelaskan, selain tingkat kepercayaan, salah satu program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), juga masih memperoleh dukungan mayoritas masyarakat. Sebanyak 51,5 persen responden menyatakan setuju program tersebut dilanjutkan, sementara 45,4 persen menyatakan tidak setuju.
“Kalau melihat hasil survei, mayoritas masyarakat masih menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis dilanjutkan. Angkanya memang tidak terlalu jauh, tetapi dukungan publik masih berada di atas angka ketidaksetujuan,” ujar Ali.
Dukungan terhadap MBG terlihat cukup kuat di kalangan generasi muda. Sebanyak 54,6 persen Gen Z dan 50,4 persen Milenial menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Yang penting bukan hanya programnya dilanjutkan, tetapi bagaimana kualitas pelaksanaannya. Ketika masyarakat merasakan manfaat secara nyata, tentu dukungan terhadap program akan semakin kuat,” tuturnya.
Ali menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal sekaligus bahan evaluasi pemerintah untuk menjaga program yang mendapat apresiasi serta memperbaiki kebijakan yang masih dinilai kurang.
“Kepercayaan publik tentu bukan sesuatu yang permanen. Karena itu, angka ini harus dibaca sebagai modal sekaligus evaluasi. Pemerintah perlu menjaga apa yang sudah mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang masih dinilai kurang,” pungkasnya.