Oleh: Yusuf Rinaldi)*
Pemerintah mempercepat pasokan barang bersubsidi ke gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah beroperasi. Sebanyak 10.070 gerai mulai beroperasi serentak pada 15 Oktober 2026 dan menyediakan MinyaKita, beras SPHP, dan LPG 3 kilogram bagi warga desa. Langkah ini bagian dari upaya memangkas rantai distribusi agar barang subsidi dapat diakses dengan harga terjangkau.
Program ini berpijak pada landasan kebijakan yang jelas. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 80.081 unit KDKMP di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 kemudian mengamanatkan percepatan pembentukan 80.000 koperasi secara terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Instruksi itu mengaitkannya dengan Asta Cita kedua tentang swasembada pangan dan Asta Cita keenam tentang membangun dari desa dan dari bawah.
Persoalan di desa tidak semata soal kemampuan berproduksi. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM membutuhkan kepastian pasar, akses sarana produksi, fasilitas penyimpanan, dan saluran distribusi yang efisien. Tanpa itu, produsen menjual dengan harga rendah sementara konsumen membeli dengan harga mahal karena rantai perdagangan yang panjang. KDKMP mengisi celah tersebut dengan menempatkan simpul ekonomi langsung di desa.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa KDKMP disiapkan sebagai infrastruktur negara untuk menggantikan praktik distribusi yang puluhan tahun dijalankan aktor nonnegara. Menurutnya, penyaluran barang subsidi harus diakselerasi sesuai arahan Presiden. Kementerian Koperasi akan menggelar rapat koordinasi bersama BP BUMN dan Danantara untuk melancarkan pasokan. Ferry menilai pasokan minyak goreng dan beras relatif tidak bermasalah, sehingga fokus kini pada percepatan. Ia menegaskan koperasi akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang menjawab kehadiran negara di lapangan.
Manfaat bagi warga paling mudah dilihat pada subsidi elpiji. Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyebut negara menggelontorkan triliunan rupiah melalui APBN, tetapi di sejumlah tempat harga di tingkat warga mencapai Rp24.000 hingga Rp30.000. Melalui KDKMP, harga elpiji diharapkan berada pada kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000. Yandri mengatakan, dari kunjungannya ke sejumlah koperasi desa, masyarakat menyambut baik karena subsidi dinikmati oleh mereka yang membutuhkan. Bagi rumah tangga desa, selisih harga itu berarti beban belanja yang lebih ringan.
Kesiapan program juga dikawal ketat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melaporkan bahwa per 14 Oktober 2026 sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun Simkopdes, dan 60.854 telah mengantongi NIB. Pembangunan fisik rampung di 28.240 titik, sementara 7.392 titik lainnya sedang dikerjakan. Dashboard Simkopdes mencatat 85.427 transaksi senilai Rp208,64 miliar sepanjang 2026. Zulkifli menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan posko pemantauan bersama kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memastikan ketersediaan beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Ia memproyeksikan 35.000 unit beroperasi penuh hingga akhir 2026, target moderat yang dinilai realistis, disertai pemeriksaan truk, pikap, dan becak motor agar sarana benar-benar berfungsi. Pemerintah juga memverifikasi sekitar 33,2 juta data penerima manfaat sebelum penyaluran beras dan bantuan pangan dialihkan bertahap melalui koperasi.
Desain kelembagaan KDKMP berpihak pada desa. Menurut Yandri, aset koperasi menjadi milik desa, dan sisa hasil usaha dibagi 20 persen untuk pendapatan asli desa serta 80 persen untuk anggota. Ia membedakannya dengan ritel modern yang keuntungannya diambil pemodal, sebab koperasi desa dimiliki dan dikelola warga sendiri. Yandri menegaskan KDKMP dibentuk melalui musyawarah desa khusus yang melibatkan kepala desa, BPD, dan tokoh masyarakat, bukan dibentuk sepihak oleh pusat. Dana Desa tidak dipotong, hanya diubah tata kelolanya. Koperasi berjalan berdampingan dengan BUM Desa tanpa tumpang tindih: BUM Desa fokus pada desa ekspor dan desa wisata, sedangkan KDKMP pada akses barang subsidi. Koperasi juga berperan sebagai offtaker hasil produksi warga, dan desa memperoleh gerai, gudang, serta kendaraan operasional.
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Guru Besar Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof. Joy Tulung, menilai KDKMP berpotensi memperkuat ekonomi desa melalui pengadaan kebutuhan pokok, distribusi barang, pemasaran hasil produksi, dan perluasan akses pembiayaan. Menurutnya, di Sulawesi Utara koperasi dapat menjadi penghubung antara petani, nelayan, UMKM, dan pasar yang lebih luas, termasuk menjadi pengumpul produk lokal bagi program makan bergizi gratis. Joy menambahkan bahwa ukuran keberhasilan perlu mencakup kelayakan bisnis, profesionalisme pengelola, partisipasi anggota, dan transparansi keuangan, agar koperasi memperkuat ekosistem ekonomi yang sudah ada.
Dengan fondasi tersebut, KDKMP layak didukung dan dikawal bersama. Terdapat tiga hal yang menentukan: kelancaran pasokan dari BUMN dan pemasok, kapasitas serta keterbukaan pengelolaan di tingkat pengurus, dan kemitraan dengan warung serta pelaku UMKM setempat agar seluruh pelaku ekonomi desa tumbuh bersama. Jika ketiganya terjaga, koperasi ini dapat menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan subsidi di pusat dengan dapur warga di pelosok. Ukuran keberhasilannya sederhana: warga desa memperoleh barang subsidi dengan harga wajar, petani memiliki pasar yang pasti, dan sebagian keuntungan tinggal di desa.
)*Penulis Merupakan Pengamat Ekonomi