Koperasi Merah Putih Atur Penempatan Manajer demi Pemerataan SDM
Jakarta – Sejak 1 Oktober 2026 Pemerintah mengatur penempatan lintas daerah bagi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memastikan pemerataan sumber daya manusia (SDM) sekaligus memenuhi kebutuhan manajerial di wilayah yang koperasinya telah siap beroperasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penguatan operasional KDKMP di berbagai daerah. Menteri Continue Reading
Koperasi Merah Putih Pastikan Penempatan Manajer Berdasar Kebutuhan SDM
JAKARTA – Pemerintah memastikan penempatan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), kesiapan koperasi, serta ketersediaan posisi di masing-masing wilayah. Penempatan yang dilakukan lintas daerah menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pengelola koperasi di wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga manajerial. Menteri Koordinator Continue Reading
Pemerintah Pastikan Mitigasi Bencana Terintegrasi dengan Pembangunan
JAKARTA — Pemerintah mendorong mitigasi bencana menjadi bagian dari proses pembangunan daerah sejak tahap perencanaan. Pendekatan ini diarahkan agar pembangunan tidak hanya mengejar capaian ekonomi dan sosial, tetapi sekaligus memperkuat keselamatan masyarakat serta ketahanan daerah menghadapi berbagai risiko. “[Yaitu] tata ruang yang bisa memitigasi terjadinya berbagai macam persoalan sosial, kemasyarakatan, Continue Reading
Pemerintah Dorong Mitigasi Bencana Jadi Dasar Tata Ruang Daerah
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Integrasi peta risiko bencana ke dalam tata ruang dinilai penting untuk memastikan pembangunan permukiman, infrastruktur, dan kawasan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik serta potensi ancaman di setiap wilayah. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian Continue Reading
Efisiensi APBN 2027, Memperbesar Manfaat bagi Masyarakat
Oleh: Aisha Gita )* Pemerintah menetapkan efisiensi sebagai salah satu arah pengelolaan APBN 2027 untuk memastikan anggaran negara digunakan secara terukur dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan upaya menjaga kredibilitas fiskal, stabilitas perekonomian, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Presiden RI, Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas Continue Reading
APBN 2027 di Era Prabowo Menjadi Alat Perlindungan Rakyat
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* APBN 2027 hadir ketika negara perlu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, anggaran negara perlu dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan stabilitas fiskal dengan kebutuhan nyata masyarakat. Besarnya belanja negara memberi ruang bagi pemerintah menjalankan berbagai program prioritas, tetapi Continue Reading
Prabowo Tekankan APBN 2027 Dimaksimalkan untuk Perlindungan Sosial
Jakarta Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, APBN 2027 harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial. Arahan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat melaporkan hasil Rapat Paripurna bersama DPR RI yang menyepakati pengesahan RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN Continue Reading
Prabowo Tekankan Efisiensi APBN 2027 demi Program Perlindungan Sosial
Jakarta Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar anggaran negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, setelah pemerintah Continue Reading
Kebijakan PPH 2027 Menjadi Bukti Keberpihakan Pemerintah pada Pekerja
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dan insentif ekonomi yang akan dilanjutkan serta diperluas pada 2027. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Perluasan cakupan kebijakan tersebut diarahkan Continue Reading
PPH Ditanggung Pemerintah Menjadi Bantalan Nyata bagi Kelas Pekerja
*) Oleh : Gavin Asadit Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi salah satu instrumen fiskal yang memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk mempertahankan daya beli sepanjang 2026. Melalui fasilitas ini, pajak penghasilan pekerja tertentu ditanggung pemerintah sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak berkurang akibat beban Continue Reading