RUU Perampasan Aset Disusun Cermat, Cegah Penyalahgunaan Wewenang
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana terus dipercepat DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi strategis tersebut dapat rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, percepatan pembahasan tetap dibarengi kehati-hatian agar regulasi yang lahir memiliki Continue Reading
Izin Perusahaan Dibekukan, Pemerintah Tegas Tangani Kasus Karhutla
Riau – Pemerintah mengambil langkah tegas dengan menindak puluhan hingga ratusan hektare area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan korporasi di wilayah Kalimantan. Tindakan keras ini berawal dari instruksi langsung kepala negara yang menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi perusahaan pemicu bencana tersebut. Siapa pun, korporasi apa pun, ada Continue Reading
Penegakan Hukum Karhutla Diperkuat, Korporasi Nakal Disanksi Tegas
Jakarta – Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mengedepankan pencegahan, pemadaman, sekaligus penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga lingkungan, melindungi masyarakat dari dampak asap, serta memastikan korporasi bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan yang berada dalam penguasaannya. Presiden Continue Reading
Korupsi Ditindak Tegas, Integritas Kampus Jadi Prioritas
Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap rektor dan sejumlah pejabat kampus terkait pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, mendukung Continue Reading
Pemerintah Perkuat Pemberantasan Korupsi di Sektor Pendidikan
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, praktik korupsi di lingkungan pendidikan dinilai memiliki dampak yang lebih luas karena dapat merusak kepercayaan terhadap institusi akademik sekaligus mengancam hak generasi muda memperoleh pendidikan yang Continue Reading
Debottlenecking Ekonomi Dipercepat, Pemerintah Kawal Kepastian Usaha
Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penguraian berbagai hambatan ekonomi dan investasi guna menciptakan iklim usaha yang semakin kondusif, efisien, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Upaya ini sejalan dengan penguatan debottlenecking sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah memiliki komitmen Continue Reading
Pemerintah Perkuat _Debottlenecking_ untuk Dorong Investasi Ekonomi Nasional
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan debottlenecking sebagai langkah strategis untuk mendorong investasi ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan dengan mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang dihadapi perusahaan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan Satgas _Debottlenecking_ telah menyelesaikan 124 dari 170 aduan perusahaan. Langkah tersebut Continue Reading
Kurikulum Digital Diperkuat, Sekolah Rakyat Masuki Era Kelas Pintar
Jakarta – Sekolah Rakyat memasuki babak baru penguatan pembelajaran berbasis digital. Kementerian Sosial (Kemensos) menerima 1.018 modul pembelajaran hasil kolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang mencakup 177 mata pelajaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh bahan ajar tersebut akan dimanfaatkan melalui Learning Management System (LMS) agar dapat diakses Continue Reading
Sekolah Rakyat Diperkuat 1.018 Modul Digital Hasil Kerjasama UPI
Jakarta – Pemerintah memperkuat kualitas pembelajaran Sekolah Rakyat melalui kolaborasi dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Sebanyak 1.018 modul pembelajaran yang mencakup 177 mata pelajaran telah diserahkan UPI kepada Kementerian Sosial untuk mendukung proses belajar peserta didik Sekolah Rakyat di berbagai jenjang pendidikan. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengatakan penyediaan Continue Reading
Kedaulatan Tak Lagi Sekadar Batas Wilayah, Pakar Soroti Ancaman Spionase dan Intervensi Asing
JAKARTA – Ancaman spionase dan intervensi asing kini tidak lagi berlangsung melalui cara konvensional, tetapi bergerak lintas ruang fisik, digital, ekonomi, politik, dan sosial. Perubahan ancaman itu menjadi sorotan dalam Seminar Nasional “Kedaulatan di Garis Depan: Kebijakan Nasional Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing” yang diselenggarakan ASEAN Study Center FISIP UI Continue Reading