Program MBG Jadi Penggerak Konsumsi Ikan dan Kesejahteraan Nelayan Papua
Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan pemenuhan gizi masyarakat. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Papua. Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan bahwa pemanfaatan ikan Continue Reading
Pemerintah Integrasikan Pasokan Peternak Lokal ke Program MBG untuk Stabilisasi Harga
Jakarta – Pemerintah mengintegrasikan pasokan telur ayam ras dari peternak rakyat di Jawa Timur langsung ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) demi mengatasi anjloknya harga di tingkat produsen. Koperasi dan asosiasi peternak rakyat di Jawa Timur berkomitmen mengirimkan pasokan telur langsung ke dapur mitra SPPG dengan jaminan harga minimal Continue Reading
Presiden Prabowo Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Buruh, Perkuat Antisipasi PHK
Jakarta – Presiden Prabowo terus memperkuat perhatian pemerintah terhadap perlindungan pekerja dan pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Salah satu langkah yang ditempuh adalah menunjuk tokoh buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penunjukan Said Iqbal didasarkan pada rekam jejaknya Continue Reading
Cegah Maraknya PHK, Pemerintah Optimalisasi Program Magang Nasional dan Relaksasi Kebijakan
JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya memastikan bahwa potensi PHK di sejumlah sektor usaha terus dipantau pemerintah seiring tekanan ekonomi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang belum mereda. Selain itu, koordinasi lintas kementerian terus dilakukan untuk mengantisipasi gelombang PHK buruh, salah satunya dalam merespons persoalan yang dihadapi industri. Continue Reading
Antisipasi Maraknya PHK, Pemerintah Terus Memperluas Program Magang Nasional
Jakarta – Pemerintah mengantisipasi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas ketidakpastian global dengan memperluas Program Magang Nasional yang dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pemerintah menyediakan kuota peserta ditingkatkan dari 100.000 orang menjadi 150.000 orang pada tahun ini. Langkah ini untuk menjembatani lulusan baru dengan dunia kerja. Program magang nasional bertujuan Continue Reading
Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Langkah Menjaga Stabilitas Rupiah
Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang dipicu konflik geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional. Sebagaimana disampaikan Continue Reading
Rupiah Dijaga melalui Langkah Terukur dan Penguatan Fundamental Ekonomi
Jakarta Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tekanan eksternal yang berasal dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur tanpa mengganggu momentum Continue Reading
PP 20/2026 Mendorong Usaha Naik Kelas, Bukan Membebani PT dan CV
Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas. PP Nomor 20 Continue Reading
PP 20/2026, Penyesuaian Pajak PT dan CV Didorong demi Keadilan bagi UMKM
Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen tidak lagi diberikan kepada badan usaha berbentuk persekutuan Continue Reading
Pengawasan Koperasi Desa Diperkuat Demi Menjamin Tata Kelola yang Akuntabel
Pemerintah terus memperkuat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui penguatan sistem pengawasan berbasis digital. Langkah ini ditandai dengan peresmian Command Center oleh Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, sebagai pusat percepatan transformasi digital koperasi nasional yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan koperasi desa secara modern, transparan, dan akuntabel. Command Center dirancang sebagai Continue Reading