Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan pada sejumlah sektor industri. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan satuan tugas (satgas), penguatan perlindungan pekerja, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Wakil Continue Reading
Mitigasi PHK Jadi Prioritas melalui Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha
Oleh: Adnan Ramdani )* Dinamika ekonomi global yang terus berkembang menghadirkan berbagai tantangan bagi dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Ketidakpastian pasar internasional, perubahan teknologi, transformasi industri, hingga gejolak geopolitik menjadi faktor yang dapat memengaruhi stabilitas usaha dan keberlangsungan lapangan kerja. Dalam situasi tersebut, upaya mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah Continue Reading
Mitigasi PHK dan Komitmen Pemerintah Menjaga Lapangan Kerja
Oleh: Astiana Wirayudha )* Dinamika perekonomian global yang masih dibayangi berbagai ketidakpastian telah menjadi tantangan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar, perlambatan ekonomi di sejumlah negara mitra dagang, serta tekanan terhadap sektor industri berorientasi ekspor menjadi faktor yang dapat memengaruhi keberlangsungan dunia usaha. Dalam situasi seperti ini, isu Continue Reading
Rupiah Dijaga melalui Langkah Terukur dan Penguatan Fundamental Ekonomi
Jakarta Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Tekanan eksternal yang berasal dari konflik geopolitik, tingginya suku bunga global, serta volatilitas pasar keuangan internasional dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi secara terukur tanpa mengganggu momentum Continue Reading
Pemerintah dan Bank Indonesia Perkuat Langkah Menjaga Stabilitas Rupiah
Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan eksternal yang dipicu konflik geopolitik dan dinamika pasar keuangan internasional. Sebagaimana disampaikan Continue Reading
Langkah Koordinatif Ditempuh Untuk Jaga Stabilitas Rupiah
*) Oleh: Dinda Paramita Nilai tukar rupiah selalu menjadi salah satu indikator yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi global. Ketika ketidakpastian meningkat akibat gejolak geopolitik, kebijakan moneter negara maju, maupun pergeseran arus modal internasional, tekanan terhadap mata uang negara berkembang hampir tidak terhindarkan. Dalam konteks tersebut, langkah cepat dan Continue Reading
Saat Pemerintah dan BI Bersinergi Menjaga Rupiah
Oleh : Ricky Rinaldi Stabilitas nilai tukar rupiah memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perubahan kebijakan moneter negara maju, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, nilai tukar menjadi salah satu indikator yang mencerminkan kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Dalam Continue Reading
PP 20/2026 Mendorong Usaha Naik Kelas, Bukan Membebani PT dan CV
Jakarta, – Pemerintah terus memperkuat ekosistem usaha yang sehat dan berkeadilan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan fasilitas perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tepat sasaran sekaligus mendorong pelaku usaha untuk berkembang dan naik kelas. PP Nomor 20 Continue Reading
PP 20/2026, Penyesuaian Pajak PT dan CV Didorong demi Keadilan bagi UMKM
Jakarta – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 sebagai langkah untuk memastikan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui aturan tersebut, fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5 persen tidak lagi diberikan kepada badan usaha berbentuk persekutuan Continue Reading
PP 20/2026 Perkuat Keadilan dan Kepatuhan dalam Ekosistem Usaha Nasional
Oleh : Nofer Saputra *) Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, sehat, dan berkelanjutan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Regulasi ini hadir pada momentum yang tepat, ketika Continue Reading