Oleh: Alexander Royce*) Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dan ancaman krisis energi yang membayangi banyak negara, Indonesia justru mengambil langkah kuda yang begitu visioner. Ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil impor selama berdekade-dekade telah menjadi beban struktural bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, narasi Continue Reading
Pemerintah Dorong Penilaian MBG agar Kualitas Menu dan Distribusi Terpantau
Jakarta- Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong penguatan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan sistem penilaian berbasis aplikasi bagi sekolah penerima layanan. Sistem tersebut dirancang agar kualitas makanan, ketepatan distribusi, serta pelayanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat dipantau secara langsung dan menjadi bahan evaluasi. Kepala BGN Continue Reading
Penilaian MBG Berbasis Aplikasi Disiapkan untuk Awasi Dapur SPPG
Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan BGN tengah menyiapkan aplikasi khusus yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap kualitas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui aplikasi tersebut, kepala sekolah nantinya dapat memberikan rating berupa bintang sekaligus catatan mengenai pelayanan dapur SPPG. Continue Reading
Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu Continue Reading
Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik
Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan Continue Reading
RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi
JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi bagian penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi negara untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Anggota Continue Reading
Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak
JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terus bergulir di DPR RI. Regulasi ini diharapkan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Continue Reading
Korupsi Merugikan Negara, RUU Perampasan Aset Mengembalikan Hak Rakyat
Oleh : Jonathan Janoel*) Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan mengenai hak publik atas sumber daya negara. Ketika uang atau aset yang semestinya digunakan untuk pembangunan berpindah menjadi keuntungan pribadi melalui tindak pidana, kerugiannya tidak berhenti pada nilai material. Dampaknya dapat terasa pada kualitas layanan, pembangunan, dan kepercayaan Continue Reading
RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi
Oleh : Jonathan Janoel*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah DPR dan pemerintah menyatakan target penyelesaiannya pada akhir 2026. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, karena penindakan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keuntungan yang Continue Reading
Masyarakat Papua Tak Boleh Terjebak Narasi Provokatif KNPB
Oleh : Frans Nawipa Tanah Papua membutuhkan suasana yang aman, damai, dan kondusif agar masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari sekaligus menikmati manfaat pembangunan secara berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, masyarakat memiliki peran penting untuk menyaring setiap informasi, ajakan, maupun narasi yang berpotensi menimbulkan keresahan. Sikap kritis menjadi semakin penting di tengah Continue Reading