Indonesia

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* APBN 2027 hadir ketika negara perlu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan masyarakat tetap terlindungi dari berbagai tekanan ekonomi. Karena itu, anggaran negara perlu dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan stabilitas fiskal dengan kebutuhan nyata masyarakat. Besarnya belanja negara memberi ruang bagi pemerintah menjalankan berbagai program prioritas, tetapi Continue Reading

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menekankan kepada jajarannya saat rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu, APBN 2027 harus dimaksimalkan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial. Arahan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat melaporkan hasil Rapat Paripurna bersama DPR RI yang menyepakati pengesahan RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN Continue Reading

Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga kredibilitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar anggaran negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, setelah pemerintah Continue Reading

Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan ketenagakerjaan dan insentif ekonomi yang akan dilanjutkan serta diperluas pada 2027. Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Perluasan cakupan kebijakan tersebut diarahkan Continue Reading

*) Oleh : Gavin Asadit Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) menjadi salah satu instrumen fiskal yang memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk mempertahankan daya beli sepanjang 2026. Melalui fasilitas ini, pajak penghasilan pekerja tertentu ditanggung pemerintah sehingga penghasilan yang diterima pekerja tidak berkurang akibat beban Continue Reading

Jakarta – Pemerintah menyiapkan kelanjutan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027 bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan. Kebijakan ini menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan skema tersebut, PPh 21 Continue Reading

JAKARTA — Pemerintah berencana memperluas pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) pada 2027. Kebijakan yang selama ini menyasar pekerja pada sektor tertentu tersebut akan diperluas kepada pekerja di seluruh sektor usaha dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Continue Reading

Oleh: Dhita Karuniawati )* Rencana pemerintah menyiapkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga 6 persen bagi pekerja berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan pada 2027 membuka peluang lebih luas bagi kelompok pekerja yang selama ini berada di antara segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan pasar komersial. Menteri Koordinator Bidang Continue Reading

Oleh: Bagas Nurahman)* Keterjangkauan cicilan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan masyarakat dalam memiliki rumah. Untuk memperluas akses tersebut, pemerintah menyiapkan pengembangan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi pada kuartal IV 2026 dengan sasaran masyarakat berpenghasilan tetap hingga Rp17 juta per bulan. Skema bunga 6 persen yang disiapkan Continue Reading

Jakarta – Pemerintah menyiapkan perluasan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi pekerja berpenghasilan tetap dengan pendapatan sekitar Rp17 juta per bulan. Melalui skema tersebut, pekerja dapat memperoleh fasilitas KPR dengan bunga 6 persen untuk pembelian rumah dengan nilai maksimal Rp500 juta. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program Continue Reading