Setelah B50, E50 Menjadi Tahap Baru Menuju Kemandirian Energi Indonesia
Oleh: Alexander Royce*) Di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dan ancaman krisis energi yang membayangi banyak negara, Indonesia justru mengambil langkah kuda yang begitu visioner. Ketergantungan pada bahan bakar minyak fosil impor selama berdekade-dekade telah menjadi beban struktural bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, narasi Continue Reading
Kolaborasi Akademisi, Industri, dan Pemerintah Menjadi Kunci Keberhasilan Energi E50
Oleh: Bara Winatha*) Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Indonesia memperkuat kemandirian energi melalui optimalisasi sumber daya domestik dan pengembangan energi berbasis bahan baku dalam negeri. Salah satu agenda yang mulai dipersiapkan adalah pengembangan bahan bakar bensin dengan campuran bioetanol 50 persen atau E50. Program tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Continue Reading
Pemerintah Siapkan E50 sebagai Bagian dari Strategi Ketahanan Energi
Jakarta – Pemerintah menyiapkan pengembangan bahan bakar minyak (BBM) berbasis etanol hingga E50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan memperkuat ketersediaan BBM di dalam negeri. Arahan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Continue Reading
Prabowo Dorong E50 untuk Perkuat Kemandirian Energi Nasional
JAKARTA – Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan bahan bakar bensin campuran bioetanol 50 persen atau E50 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Istana Merdeka. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Continue Reading
Korupsi Merugikan Negara, RUU Perampasan Aset Mengembalikan Hak Rakyat
Oleh : Jonathan Janoel*) Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan mengenai hak publik atas sumber daya negara. Ketika uang atau aset yang semestinya digunakan untuk pembangunan berpindah menjadi keuntungan pribadi melalui tindak pidana, kerugiannya tidak berhenti pada nilai material. Dampaknya dapat terasa pada kualitas layanan, pembangunan, dan kepercayaan Continue Reading
Korupsi Rusak Kepercayaan Publik, RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak
JAKARTA – Upaya memperkuat pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang terus bergulir di DPR RI. Regulasi ini diharapkan memperkuat mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan ekonomi bagi pelakunya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan Continue Reading
RUU Perampasan Aset Didorong Jadi Instrumen Tegas Melawan Korupsi
JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi bagian penting dalam penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi negara untuk menelusuri, merampas, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Anggota Continue Reading
Penilaian MBG Menjadi Alat Koreksi agar Menu dan Distribusi Membaik
Oleh : Abdul Razak)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahap penguatan tata kelola melalui mekanisme evaluasi yang melibatkan sekolah sebagai penerima layanan secara langsung. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan aplikasi yang memungkinkan kepala sekolah memberikan penilaian terhadap layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari kualitas menu hingga ketepatan Continue Reading
Sistem Penilaian MBG: Pemerintah Serius Membenahi Kualitas Layanan
Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memasuki tahap penguatan tata kelola seiring dengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Perluasan layanan tersebut diikuti pengawasan agar penyediaan makanan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan mutu, keamanan pangan, ketepatan waktu, serta kesesuaian dengan standar gizi. Salah satu Continue Reading
RUU Perampasan Aset Memberi Efek Jera Kejahatan Korupsi
Oleh : Jonathan Janoel*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian setelah DPR dan pemerintah menyatakan target penyelesaiannya pada akhir 2026. RUU ini dinilai penting dalam memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana, terutama korupsi, karena penindakan tidak berhenti pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memastikan keuntungan yang Continue Reading