Bansos Beras Menjadi Penopang Ketahanan Pangan Keluarga Rentan
*) Oleh : Gavin Asadit Bantuan sosial berupa beras menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan keluarga rentan di tengah kebutuhan hidup yang terus berjalan. Bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, ketersediaan beras bukan sekadar persoalan konsumsi, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Ketika sebagian Continue Reading
Optimalisasi Hulu Migas Membuka Ruang Penguatan Keuangan Negara
Oleh: Ardiansyah Pratama* Penguatan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperluas peluang penguatan keuangan negara. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional dan penurunan produksi dari sejumlah lapangan matang, percepatan investasi, inovasi pembiayaan, serta kebijakan fiskal yang kompetitif menjadi faktor penting untuk Continue Reading
KPR Subsidi Dipercepat, Peluang Pekerja Muda Punya Rumah Diperluas
*Jakarta* – Pemerintah bersama sektor perbankan terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi pekerja muda melalui percepatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Program ini diharapkan memberikan kemudahan pembiayaan sekaligus memperluas kesempatan generasi muda memiliki hunian pertama yang layak dan terjangkau. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera, Sid Herdi Kusuma, Continue Reading
Bank Swasta dan Daerah Didorong Perluas Pembiayaan Rumah Subsidi
JAKARTA – Pemerintah mendorong perluasan keterlibatan perbankan, termasuk bank swasta dan bank pembangunan daerah (BPD), dalam pembiayaan rumah subsidi guna mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini diperkuat melalui sinergi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), perbankan, serta Continue Reading
Pemerintah Respons Kritik, Tata Kelola Koperasi Merah Putih Dibenahi
Jakarta,- Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi desa. Berbagai masukan publik menjadi bahan perbaikan agar program tersebut tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi warga. Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengakui Continue Reading
Koperasi Merah Putih Dievaluasi, Pemerintah Terbuka terhadap Masukan Publik
Jakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah menyatakan pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), termasuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai pembangunan koperasi di lokasi yang dinilai kurang strategis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan keberadaan koperasi mampu menjawab kebutuhan warga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Farida Continue Reading
Pemerintah Proyeksikan Defisit APBN 2026 Tetap di Bawah 3 Persen
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat di tengah ketidakpastian global. Menteri Keuangan Continue Reading
Pemerintah Antisipasi Tekanan Global, Defisit APBN Dijaga di Bawah Batas
Jakarta – Pemerintah memperkuat disiplin fiskal untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika geopolitik. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kredibilitas fiskal dengan mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto Continue Reading
Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki
Jakarta – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam proses hukum terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatera. “Dan laporan dari Pak Kapolda di Sumatera Selatan dan hasil rapat Continue Reading
Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga penelusuran pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga melakukan tindak Continue Reading