Penanganan Karhutla Diperketat, Dugaan Keterlibatan Korporasi Terus Diselidiki
Jakarta – Pemerintah memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah Indonesia dengan menindak pihak-pihak yang diduga terlibat. Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut sebanyak 97 perusahaan telah teridentifikasi dalam proses hukum terkait karhutla di Kalimantan dan Sumatera. “Dan laporan dari Pak Kapolda di Sumatera Selatan dan hasil rapat Continue Reading
Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum terhadap Korporasi Terkait Karhutla
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga penelusuran pertanggungjawaban hukum pihak yang diduga melakukan tindak Continue Reading
Disiplin Fiskal Jadi Fondasi APBN, Pemerintah Jaga Daya Beli dan Keberlanjutan Program Rakyat
Oleh: Alexandro Demitrius*) Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memperkuat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas manfaat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kombinasi disiplin fiskal, efisiensi belanja, serta optimalisasi penerimaan negara, pemerintah berupaya memastikan setiap Continue Reading
Mengejar Penegakan Hukum Karhutla Menjangkau Korporasi
Oleh: Rani Putri )* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin diarahkan untuk mengungkap pertanggungjawaban korporasi. Pemerintah tidak hanya memperkuat pemadaman, tetapi juga menelusuri dugaan pelanggaran di kawasan konsesi perusahaan. Langkah ini diperlukan agar penanganan karhutla mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab sekaligus mencegah kebakaran berulang. Continue Reading
Koperasi Merah Putih Tumbuh dari Kebutuhan Nyata Desa
Oleh: Antonius Utomo Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur. Masyarakat juga membutuhkan akses terhadap kebutuhan pokok, pemasaran hasil produksi, distribusi barang yang efisien, serta kesempatan mengembangkan usaha lokal. Kebutuhan tersebut menjadi dasar penting bagi pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu langkah pemerintah Continue Reading
Sinergitas Defisit APBN Terkendali Menjadi Penopang Kepercayaan Ekonomi Nasional
Oleh : Muhammad Fauzan* Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan dari dinamika pasar keuangan global dan kenaikan harga energi. Dalam situasi tersebut, kemampuan Pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terkendali menjadi faktor penting untuk mempertahankan Continue Reading
Mengapresiasi Koperasi Merah Putih Yang Dibangun dengan Mendengar Suara Warga
*) Oleh: Raka Wicaksana Pembangunan ekonomi desa tidak cukup dilakukan dengan menghadirkan infrastruktur fisik atau menyalurkan bantuan dalam jangka pendek. Lebih dari itu, diperlukan kelembagaan ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat produktivitas, serta menciptakan manfaat berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu langkah strategis Continue Reading
Akses KPR Bagi Rumah Pertama Pekerja Muda Kian Realistis
*) Oleh : Dewi Maharani Pemerintah terus mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan guna meningkatkan kesempatan masyarakat, khususnya pekerja muda, untuk memiliki rumah pertama. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau di tengah meningkatnya harga properti serta kebutuhan biaya hidup. Melalui program Kredit Pemilikan Rumah Continue Reading
Memperluas Akses Rumah Subsidi, Membuka Peluang Kepemilikan Hunian
Oleh: Ricky Rinaldi*) Rumah bukan sekadar bangunan fisik tempat bernaung dari panas dan hujan, melainkan pilar utama dalam membangun ketahanan keluarga, kesejahteraan sosial, serta martabat kehidupan setiap warga negara. Memiliki hunian yang layak, aman, dan terjangkau merupakan hak fundamental seluruh rakyat Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, di tengah pesatnya Continue Reading
Mengawal Penegakan Hukum Korporasi Karhutla demi Melindungi Masyarakat
Oleh: Setiawan Adi )* Penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bagian penting dari upaya melindungi masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, termasuk menelusuri tanggung jawab pemegang konsesi atas kebakaran yang terjadi di wilayah pengelolaannya. Langkah ini diperlukan Continue Reading