Pemerintah Tepat Mengendalikan Ekspor demi Mengamankan Masa Depan Ekonomi Nasional
Oleh: Ricky Rinaldi*) Langkah berani pemerintah dalam menata dan mengendalikan ekspor komoditas strategis merupakan keputusan visioner yang sangat tepat demi menjaga kedaulatan serta ketahanan ekonomi Indonesia di masa depan. Di tengah fragmentasi geopolitik global dan dinamika rantai pasok dunia yang rapuh, membiarkan sumber daya alam mentah terus mengalir ke luar Continue Reading
Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG Dikawal Pemerintah secara Serius
Jakarta – Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam mengawal penanganan korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pengawalan dilakukan dengan memastikan korban memperoleh pemeriksaan dan perawatan medis secara optimal, termasuk melalui rujukan ke fasilitas kesehatan dengan dukungan tenaga medis yang memiliki kompetensi sesuai Continue Reading
Tangani Korban Dugaan Keracunan MBG, Pemerintah Serius Utamakan Keselamatan Anak
Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya anak-anak. Karena itu, ketika muncul dugaan keracunan setelah konsumsi makanan MBG di sejumlah daerah, ukuran keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari bagaimana keselamatan Continue Reading
Menkes Pastikan Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG Libatkan Ahli
JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan penanganan dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatra Utara, yang diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan dengan melibatkan tim ahli dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Kedua siswi, Febiona Br Purba dan Agnesia Continue Reading
Penanganan Korban Dugaan Keracunan MBG Ditangani Serius Pemerintah
Oleh: Bara Winatha*) Penanganan anak-anak yang terdampak dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya pemulihan korban dilakukan dengan memastikan kebutuhan pelayanan kesehatan, pemeriksaan lanjutan, hingga rujukan bagi anak yang membutuhkan penanganan lebih komprehensif. Respons pemerintah tersebut menunjukkan bahwa keselamatan penerima manfaat menjadi bagian penting dalam keberlanjutan Continue Reading
RUU Agraria Diharapkan Perkuat Kepastian Hukum dan Distribusi Lahan
Jakarta — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepastian hukum pertanahan sekaligus mendorong distribusi dan pemanfaatan lahan yang lebih berkeadilan. Kehadiran regulasi tersebut dinilai dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria yang selama ini berlangsung lintas sektor. Continue Reading
RUU Reforma Agraria Diarahkan Atasi Tumpang Tindih Izin dan Kewenangan
Jakarta – Pemerintah mengarahkan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria untuk menjawab persoalan tumpang tindih regulasi, izin, kewenangan, hingga konflik penguasaan dan pemanfaatan tanah. Regulasi tersebut diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus memperkuat pelaksanaan reforma agraria secara lebih terpadu. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Continue Reading
RUU Reforma Agraria, Keseriusan Negara Membenahi Akar Konflik Lahan
*) Oleh: Rangga Dwi Arya Persoalan agraria di Indonesia tidak pernah semata-mata berkaitan dengan sertifikat, batas bidang tanah, atau administrasi kepemilikan. Di baliknya terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yakni ketimpangan penguasaan tanah, tumpang tindih kewenangan, konflik berkepanjangan, serta belum optimalnya akses masyarakat terhadap sumber agraria. Karena itu, pembahasan Rancangan Continue Reading
Pemerintah Koreksi Tumpang Tindih Izin Agraria demi Keadilan Rakyat
Oleh: Ricky Rinaldi*) Penataan ruang dan kepemilikan tanah di Indonesia telah lama dihadapkan pada persoalan klasik tumpang tindih izin konsesi yang memicu sengketa berkepanjangan antarpihak di berbagai daerah. Ketidakpastian hukum agraria tidak hanya merugikan masyarakat adat, petani kecil, dan warga pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada tanah ulayat, tetapi juga menghambat Continue Reading
Pemerintah Perketat Validasi Kopdes Merah Putih, Jaga Akuntabilitas Aset Desa
Oleh : Abdul Razak)* Pemerintah memperkuat pengawasan terhadap pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) melalui proses verifikasi dan validasi sebelum aset diserahterimakan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bangunan, kendaraan, serta sarana pendukung koperasi telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Continue Reading