Stabilitas Papua Prioritas Bangsa, Separatisme OPM Tidak Bisa Ditoleransi
Oleh: Lanny Wonda* Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan ancaman nyata terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menggunakan senjata dan aksi teror, OPM telah berulang kali melakukan tindakan keji yang membahayakan keselamatan warga sipil, merusak fasilitas publik, serta menghambat roda pembangunan yang tengah digalakkan pemerintah di wilayah Papua. Aksi-aksi brutal Continue Reading
Tidak Ada Ruang Bagi Separatis OPM di Bumi Cenderawasih
Oleh: Dominggus Alam )* Penyerangan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok separatis Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB–OPM) terhadap aparat TNI-Polri di Bandara Aminggaru, Ilaga, 18 Juni 2025, menjadi bukti bahwa kelompok tersebut terus menjadi ancaman terhadap stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat di Papua Tengah. Tindakan penembakan terhadap objek Continue Reading
Pemerintah Dorong Integritas Dunia Usaha Cegah Korupsi
Jakarta – Pemerintah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penerapan nilai-nilai integritas di sektor dunia usaha sebagai upaya preventif dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif seperti bimbingan teknis (Bimtek), sosialisasi, dan pendampingan yang menyasar pelaku usaha, termasuk UMKM dan korporasi besar. Analis Pemberantasan Tindak Pidana Continue Reading
Hindari Pecah Belah Kepercayaan Publik, Waspada Penyebaran Hoaks
JAKARTA – Penyebaran hoaks bertajuk Indonesia Gelap dan adanya opini negatif mengenai revisi Undang-Undang TNI kian terbukti sebagai upaya secara sistematis untuk memecah belah kepercayaan publik terhadap institusi negara. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menanggapi serius situasi tersebut dengan memberikan dukungan penuh terhadap Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas Continue Reading
Dorong Transparansi Tata Kelola Lahan Negara untuk Cegah Korupsi
Oleh Raras Ayu Palapa *) Tata kelola lahan negara menjadi salah satu sektor strategis yang rawan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dalam praktiknya, perolehan dan pengelolaan lahan negara kerap diwarnai oleh tumpang tindih kepemilikan, konflik hukum, hingga dugaan praktik mafia tanah. Untuk itu, pemerintah melalui berbagai lembaga, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi Continue Reading
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang Baru di Raja Ampat
Oleh : Andhika Rachma *) Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa tidak ada penerbitan izin tambang baru di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pernyataan ini menjadi respons terhadap kekhawatiran publik dan gelombang penolakan dari masyarakat sipil serta aktivis lingkungan yang menilai bahwa kawasan Continue Reading
Pemerintah Tegas Lindungi Raja Ampat, Masyarakat Jangan Terprovokasi Isu Sesat Tambang
Oleh : Ricky Rinaldi Isu tambang nikel di kawasan Geopark UNESCO Raja Ampat terus menjadi sorotan tajam dari publik nasional maupun internasional. Pemerintah Republik Indonesia merespons dengan tegas dan terbuka, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang tersebar luas melalui media sosial. Kawasan Raja Continue Reading
Aparat Bongkar Jaringan Buzzer Konten Negatif, Masyarakat Wajib Jernih Terima Informasi
Oleh : Kurniawan Santoso )* Gelombang narasi negatif yang belakangan ini beredar di tengah masyarakat dan mengarah pada adanya narasi provokasi mengenai Revisi Undang-Undang TNI semakin masif beredar di ruang digital. Pola penyebaran narasi negatif tersebut ternyata tidak lepas dari upaya terorganisasi yang secara sistematis memang berusaha untuk membentuk opini Continue Reading
Mengapresiasi Penegak Hukum Bongkar Jaringan Buzzer Penyebar Isu Negatif
Oleh : Ridho Ramadhan )* Serangan terhadap stabilitas nasional pada jaman perkembangan dunia teknlogi dan informasi yang sangat pesan seperti sekarang ini nyatanya memang tidak selalu datang dari luar ataupun secara fisik saja, tetapi justru ternyata juga berkembang dari dalam melalui penyebaran narasi negatif yang sistematis. Isu seperti “Indonesia Gelap” Continue Reading
Sinergitas Antar Lembaga Kawal Program Strategis Pemerintah Bebas Korupsi
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi melalui penguatan sinergi antarlembaga. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengawal pelaksanaan program strategis nasional, termasuk pembangunan tiga Continue Reading