Pemerintah Libatkan Semua Pihak dalam RKUHAP demi Hukum yang Adaptif
Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi sistem peradilan pidana. Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan perangkat hukum acara pidana dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika masyarakat, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Prosesnya dirancang Continue Reading
RKUHAP Bukan Produk Elite Tapi Konsensus Partisipatif Bangsa
Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam upaya membenahi sistem hukum acara pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RKUHAP dijalankan Continue Reading
BSU Jadi Instrumen Pemerintah Jaga Produktivitas Pekerja
Oleh: Aulia Sofyan Harahap )* Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi instrumen strategis pemerintah dalam menjaga roda perekonomian nasional, khususnya di sektor ketenagakerjaan. Pemerintah terus memperkuat penyaluran BSU dengan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih ketat agar tujuan utama program ini dapat tercapai, yaitu memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga di Continue Reading
Pemerintah Kawal Ketat Proses Penyaluran BSU ke Pekerja
Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah terus mengintensifkan pengawasan terhadap proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja dengan penghasilan rendah pada Juli 2025. Langkah ini dilakukan demi memastikan program bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap daya beli masyarakat pekerja. Wakil Menteri Continue Reading
Pemerintah Tegas Berantas Beras Oplosan
Oleh : Andhika Utama )* Peredaran beras oplosan kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Kasus yang terungkap dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan betapa praktik curang ini telah merugikan masyarakat dalam skala besar. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan didukung berbagai lembaga seperti Bareskrim Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Kementerian Perdagangan mengambil Continue Reading
Pemerintah Dorong Sinergi Lintas Lembaga Berantas Beras Oplosan
Oleh: Bara Winatha*) Praktik curang dalam tata niaga beras nasional kembali menjadi sorotan publik setelah Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap maraknya peredaran beras oplosan yang tidak sesuai dengan label dan mutu. Pemerintah menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik oplosan ini secara sistemik melalui sinergi lintas lembaga negara. Kasus kecurangan dalam peredaran beras Continue Reading
Peresmian Koperasi Merah Putih Simbol Gotong Royong Ekonomi Indonesia
Oleh : Umar Adi Susanto )* Peresmian Koperasi Merah Putih oleh Pemerintah di Klaten-Jawa Tengah menandai terlaksananya babak baru dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Peluncuran koperasi tersebut bukan hanya menjadi sekadar ajang seremoni secara administratif belaka, justru merupakan pertanda dari adanya simbol yang nyata terkait gotong royong ekonomi nasional Continue Reading
Peluncuran Koperasi Merah Putih Bentuk Nyata Sinergi untuk Ekonomi Rakyat
Oleh : Jaka Budiman )* Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih oleh Pemerintah pada tanggal 21 Juli 2025 menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat terwujudnya kemandirian ekonomi rakyat. Kehadirannya menjadi bukti yang sangat nyata dari terjalinnya sinergi antar berbagai pihak dalam mendorong pembangunan ekonomi menjadi lebih inklusif dari desa hingga kelurahan Continue Reading
Koperasi Desa Merah Putih, Pilar Baru Kemandirian Ekonomi Desa di Papua Barat
Manokwari – Pemerintah terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di wilayah timur Indonesia melalui pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Langkah strategis ini dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi desa, memperkuat inklusi keuangan, serta mengurangi ketimpangan distribusi hasil pertanian dan kelautan. Wakil Menteri Koperasi Continue Reading
Pembahasan RKUHAP Libatkan Publik Luas, DPR dan Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Hukum
JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif dan akuntabel. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara transparan dan dapat dipantau langsung oleh Continue Reading