RUU Penyiaran Tegaskan Hak Publik atas Informasi yang Kredibel
Jakarta – Pemerintah dan legislatif terus melangkah maju dalam upaya memperkuat tata kelola informasi dan menjamin hak masyarakat terhadap penyiaran yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas secara intensif oleh para pemangku kepentingan. Continue Reading
Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Jaga Ruang Digital Tetap Sehat
Oleh Dwiyanti Amalia )* Dalam era digital yang semakin masif, transformasi media penyiaran telah melampaui batas konvensional. Tayangan televisi dan radio kini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi publik, melainkan telah bersaing dan berbaur dengan platform digital dan layanan streaming berbasis internet atau over the top (OTT). Fenomena ini menuntut Continue Reading
RUU Penyiaran Cegah Penyalahgunaan Platform Digital
Jakarta – Upaya Komisi I DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran mendapat dukungan luas dari kalangan industri penyiaran nasional. Revisi ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan platform digital dan memperjelas batas kewenangan antar-lembaga pengawas di era media multiplatform. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa definisi penyiaran dalam Continue Reading
RKUHAP Bukan Produk Elite Tapi Konsensus Partisipatif Bangsa
Oleh: Rivka Mayangsari*) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukanlah buah pemikiran eksklusif segelintir elite politik, melainkan hasil dari proses panjang yang terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Dalam upaya membenahi sistem hukum acara pidana di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, DPR RI memastikan bahwa pembahasan RKUHAP dijalankan Continue Reading
Pemerintah Libatkan Semua Pihak dalam RKUHAP demi Hukum yang Adaptif
Oleh: Marina Sudrajat *) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sebagai bagian dari agenda reformasi sistem peradilan pidana. Pembaruan ini bertujuan menyesuaikan perangkat hukum acara pidana dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika masyarakat, serta tuntutan perlindungan hak asasi manusia. Prosesnya dirancang Continue Reading
Pemerintah Pastikan RKUHAP Dirancang demi Keadilan dan Kepastian Hukum
Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) disusun dengan tujuan utama untuk memperkuat keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penegasan ini disampaikan dalam berbagai forum diskusi publik dan audiensi antara DPR RI, pemerintah, dan berbagai elemen masyarakat sipil sebagai bentuk komitmen terhadap proses Continue Reading
Pembahasan RKUHAP Libatkan Publik Luas, DPR dan Pemerintah Tegaskan Komitmen Reformasi Hukum
JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali menegaskan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menjadikan proses legislasi sebagai ruang dialog terbuka yang inklusif dan akuntabel. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa seluruh proses penyusunan RKUHAP dilakukan secara transparan dan dapat dipantau langsung oleh Continue Reading
Wacana Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Dilakukan, Masyarakat Fokus Kawal Pemerintahan
Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana tersebut nyaris mustahil untuk terjadi. Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam isu yang hanya menambah kegaduhan politik dan justru berpotensi menghambat kinerja pemerintahan Continue Reading
Wapres Gibran Sah Dipilih Rakyat, Hentikan Wacana Pemakzulan
Oleh : Deka Prawira )* Isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat di ruang publik. Namun, wacana ini tidak hanya melemahkan sistem demokrasi, tetapi juga mengancam stabilitas pemerintahan yang masih dalam masa awal bekerja. Sudah saatnya kita sebagai warga negara menolak segala bentuk provokasi pemakzulan yang tidak Continue Reading
Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran
Jakarta – Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Namun, respons tenang dan tegas dari kalangan legislatif menandai bahwa langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak stabilitas politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, Continue Reading