Pemerintah Jamin Kebijakan Pajak E-Commerce Berpihak pada Pelaku UMKM
Jakarta,— Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan bahwa kebijakan perpajakan terhadap pelaku usaha niaga elektronik (e-commerce) dirancang dengan mempertimbangkan keberlangsungan dan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Skema pajak yang diterapkan dipastikan adil dan tidak membebani pelaku usaha kecil, khususnya yang beromzet di bawah Rp500 juta per Continue Reading
UMKM Tidak Terdampak Pajak E-Commerce Karena Filter Omzet
Jakarta — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan bahwa kebijakan pemungutan pajak e-commerce tidak akan membebani para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pedagang yang memiliki omzet tahunan di bawah Rp500 juta. Hal ini menyusul diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang pemungutan pajak e-commerce yang diteken Continue Reading
Reformasi Pajak E-Commerce Fokus Lindungi UMKM
Oleh: Mahmud Sutramitajaya)* Pemerintah terus berupaya membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif, terutama di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Salah satu langkah strategis terbaru adalah reformasi pajak e-commerce yang dirancang dengan fokus utama untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak Continue Reading
Pemerintah Pastikan Pajak E-Commerce Tidak Membebani UMKM
Oleh: Adnan Ramdani )* Dalam beberapa tahun terakhir, geliat ekonomi digital di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. E-commerce, sebagai salah satu pilar utama ekonomi digital, telah menjadi ladang subur bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk bertumbuh dan menjangkau pasar yang lebih luas. Melihat fenomena ini, pemerintah Continue Reading
Ekonom Optimis Pemerintah Mampu Jaga Industri Serap Tenaga Kerja
Jakarta – Tekanan tarif impor dari Amerika Serikat terhadap produk Indonesia dinilai tidak akan mematahkan upaya pemerintah dalam menjaga penyerapan tenaga kerja di sektor industri. Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto, mene-gaskan bahwa sektor manufaktur nasional masih memiliki daya saing yang solid di ten-gah ketidakpastian perdagangan global. Menurut Myrdal, Continue Reading
Pemerintah Dorong Sektor Perumahan Serap 1 Juta Tenaga Kerja
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus mendorong sektor perumahan sebagai pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu motor penggerak utama sektor ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BTN, yang tak hanya menjadi penyedia pembiayaan perumahan, tetapi juga berperan aktif sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi dan Continue Reading
Optimalisasi Program KUR di Sektor Produktif Efektif Buka Lapangan Kerja Baru
Jakarta – Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini menunjukkan arah yang lebih progresif. Optimalisasi penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan industri pangan olahan, terbukti membawa dampak signifikan, khususnya dalam membuka lapangan kerja Continue Reading
Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Beras Oplosan
Jakarta – Pemerintah Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras yang merugikan masyarakat dan mencoreng kredibili-tas distribusi pangan nasional. Aksi penertiban ini dilakukan seiring meningkatnya laporan masyarakat terkait praktik peredaran beras oplosan di sejumlah wilayah. Presiden Prabowo Subianto, meminta aparat penegak hukum mengusut kasus beras biasa yang Continue Reading
Pemerintah Berikan Sanksi Oknum Pelaku Kasus Beras Oplosan
Oleh : Rani Ananda )* Dalam upaya menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi hak konsumen, pemerintah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi kepada oknum-oknum pelaku kasus beras oplosan yang terbukti melakukan praktik kecurangan. Tindakan ini menjadi bukti konkret bahwa pemerintah tidak mentolerir perilaku yang merugikan masyarakat, terutama dalam Continue Reading
Pemerintah Pastikan Tegakkan Hukum dalam Kasus Beras Oplosan
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap praktik curang berupa pengoplosan beras akan dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi masyarakat dari praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan baik secara ekonomi maupun kesehatan. Presiden Continue Reading