Kebijakan Pengalihan Tanah Dari Pemerintah Dilakukan Sesuai Aturan Hukum
Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa kebijakan pengalihan tanah telantar yang telah diamankan negara seluas sekitar 1,4 juta hektar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan berlandaskan asas kepentingan umum. Polemik yang mencuat mengenai pemberian tanah kepada organisasi masyarakat (ormas) dijawab secara terbuka oleh pihak Continue Reading
Pembahasan RUU Penyiaran Singgung Upaya Penyelamatan Ekosistem Media
Oleh: Bara Winatha*) Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang tengah digodok di Komisi I DPR RI sedang menyentuh isu fundamental tentang keberlanjutan dan penyelamatan ekosistem media di tengah disrupsi digital yang kian masif. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) DPR akhir-akhir ini, berbagai pandangan konstruktif dan strategis disampaikan oleh sejumlah Continue Reading
Pemerintah bersama DPR Pastikan Pembahasan RKUHAP Berjalan Terbuka dan Transparan
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus membantah sejumlah narasi yang menyebutkan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan publik Continue Reading
DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP
Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut Continue Reading
RKUHAP Mewujudkan Peradilan yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Oleh: Kristian Romero Tampubolon )* Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kini berada di fase kritis menjelang berlakunya KUHP baru pada Januari 2026. Dengan momentum ini, kebutuhan untuk menyelaraskan hukum acara pidana menjadi semakin mendesak. Pemerintah menyadari harapan besar publik agar revisi ini tidak sekadar mengubah ketentuan hukum, tetapi Continue Reading
Pembahasan RKUHAP Dilakukan Terbuka dan Transparan
Oleh: Raka Mahadewa )* Reformasi hukum pidana di Indonesia mencapai babak penting dengan dibahasnya RKUHAP secara terbuka dan inklusif. Upaya ini bukan sekadar rutinitas legislasi, melainkan bagian dari komitmen negara dalam menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. RKUHAP hadir sebagai pembaruan menyeluruh terhadap sistem Continue Reading
Vonis Tom Lembong Buktikan Penegakkan Hukum Tak Tebang Pilih
Oleh: Destin Putri )* Putusan pengadilan terhadap Thomas Trikasih Lembong dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015–2016 menjadi salah satu perhatian besar publik. Namun di tengah sorotan tersebut, pemerintah melalui lembaga peradilan tetap menegaskan komitmennya untuk menjalankan hukum tanpa tekanan dari pihak mana pun. Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Continue Reading
Proses Hukum Tom Lembong Tak Bisa Diintervensi Oleh Pihak Manapun
Oleh: Yusuf Ananta )* Putusan majelis hakim terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong menjadi sorotan tajam berbagai kalangan. Namun demikian, penting untuk dipahami bahwa proses hukum yang melibatkan Lembong telah berjalan secara sah, terbuka, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Vonis 4,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Lembong Continue Reading
Kejaksaan Tegaskan Proses Hukum Tom Lembong Transparan dan Berkeadilan
Jakarta- Kejaksaan Agung menegaskan bahwa vonis terhadap Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong dalam perkara korupsi impor gula merupakan hasil proses hukum yang sah dan transparan. Lembong dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara karena terbukti lalai dalam proses pemberian izin impor gula kristal mentah (GKM) pada 2015–2016. Kepala Pusat Penerangan Hukum Continue Reading
Vonis Tom Lembong Buktikan Supremasi Hukum Masih Berdiri Tegak
Jakarta – Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses hukum terhadap mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, berjalan sesuai ketentuan tanpa campur tangan pihak eksekutif. Hal ini disampaikan menyusul vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom dalam perkara korupsi impor gula pada periode 2015–2016. “Yang jelas kami menghormati keputusan majelis Continue Reading