Organisasi Advokat Dukung RKUHAP Demi Penegakan Hukum Berkeadilan
Jakarta — Dukungan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) semakin menguat. Sejumlah organisasi advokat nasional menyatakan komitmennya untuk mendorong RKUHAP segera disahkan demi memperkuat sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan modern, seiring akan diberlakukannya KUHP baru pada 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Continue Reading
RKUHAP Perkokoh Perlindungan Hukum bagi Warga Negara
Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) periode 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Sejumlah pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menekankan bahwa revisi RKUHAP harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan proses peradilan Continue Reading
RKUHAP Perkuat Perlindungan HAM dalam Proses Hukum Nasional
Oleh: Syafa Nabilla Proses reformasi hukum nasional saat ini berada pada tahap krusial dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). RKUHAP menjadi langkah progresif yang digagas oleh pemerintah dan DPR, sejalan dengan prinsip supremasi hukum serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perkembangan hukum yang dinamis dan kompleksitas Continue Reading
RKUHAP Jadi Langkah Strategis Reformasi Peradilan
Oleh: Jerry Sinambela Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bukan sekadar revisi normatif semata, melainkan merupakan wujud komitmen nyata pemerintah dalam mewujudkan reformasi peradilan yang modern, efisien, adil, dan beradab. Dalam mendukung pemerintah saat ini, RKUHAP dianggap sebagai momentum strategis yang melanjutkan semangat KUHP Nasional serta menyelaraskan sistem peradilan Continue Reading
Berbagai Kalangan Sambut Positif Kebijakan Presiden Prabowo Soal Abolisi dan Amnesti
Jakarta – Persetujuan DPR RI terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyejukkan situasi nasional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Pengamat Politik dan Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Continue Reading
Presiden Tuai Pujian atas Langkah Humanis dalam Kebijakan Hukum
Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sebagai keputusan konstitusional yang menunjukkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat. “Pemberian amnesti dan abolisi oleh Continue Reading
Kebijakan Pengampunan Presiden Mencerminkan Keadilan Restoratif
Oleh: Rania Zhafira )* Kebijakan pengampunan yang diambil Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh nasional, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, menuai dukungan dari sejumlah pihak yang menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata keadilan restoratif. Melalui mekanisme konstitusional, Presiden mengajukan surat resmi kepada Continue Reading
RUU Penyiaran Dorong Penggunaan Kode Etik di Platform Digital
Jakarta – Komisi I DPR RI terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan fokus memperkuat regulasi di era digital. Salah satu poin penting yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Penyiaran adalah usulan untuk memasukkan ketentuan mengenai kode etik bagi platform digital. Pakar hukum dari Universitas Continue Reading
RUU Penyiaran Dorong Regulasi yang Relevan di Era Digital
Jakarta — Pemerintah dan DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran guna merespons tantangan besar yang dihadapi industri media di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya relevan dengan zaman, tetapi juga mampu menjaga ekosistem media yang sehat dan bebas. Wakil Menteri Komunikasi Continue Reading
RUU Penyiaran Libatkan Pakar Berkompeten Wujudkan Regulasi Adaptif dan Inklusif
Oleh : Haviful Adi *) Upaya merevisi Undang-Undang Penyiaran menunjukkan langkah strategis negara dalam menjawab tantangan dunia penyiaran yang kian kompleks di era digital. Komisi I DPR RI mengambil peran sentral dalam menyempurnakan regulasi penyiaran dengan mengedepankan pendekatan inklusif, melalui pelibatan para pakar dan akademisi yang memiliki kompetensi mumpuni di Continue Reading