Kematian ASN Kemlu Terus Diselidiki, Hormati Proses Hukum yang Berlaku
Jakarta — Proses penyelidikan atas kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, masih terus berlangsung intensif. Polisi pun telah memeriksa lima orang saksi, termasuk istri dan rekan kerja korban. “Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi, ya istri korban, rekan korban, penjaga, kemudian teman-teman tetangga,” ujar Continue Reading
Pemerintah Komitmen Tuntaskan Kasus Kematian Diplomat, Masyarakat Diminta Tak Kaitkan dengan TPPO
Oleh: Aldo Setiawan Fikri )* Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengungkap secara tuntas kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Arya Daru Pangayunan, yang ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mencurigakan di indekosnya, Menteng, Jakarta Pusat, pada 8 Juli 2025. Di tengah maraknya spekulasi publik, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak Continue Reading
Proses Legislasi UU TNI Telah Libatkan Akademisi dan Masyarakat Sipil
Oleh : Aristika Utami Proses legislasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pentingnya keterbukaan dalam pembentukan kebijakan strategis negara. Proses ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk undang-undang, melainkan juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari kalangan akademisi, pakar pertahanan, serta Continue Reading
UU TNI Cerminkan Komitmen Pemerintah terhadap Reformasi dan Supremasi Sipil
Oleh : Rivka Mayangsari*) Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap reformasi sektor pertahanan dan penegakan prinsip supremasi sipil melalui revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru. UU ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga menjaga agar prinsip-prinsip demokrasi tetap menjadi fondasi utama dalam kehidupan Continue Reading
Penyusunan UU TNI Berjalan Transparan dan Libatkan Ragam Pemangku Kepentingan
Jakarta – Penyusunan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional In-donesia (UU TNI) ditegaskan oleh pemerintah bahwa proses penyusunan telah berjalan transparan dan melibatkan ragam pemangku kepentingan strategis yang relevan dari berbagai sektor. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang Continue Reading
UU TNI Dirancang Sesuai Aturan Hukum dan Prinsip Keterbukaan
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi bermakna. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyampaikan bahwa proses pembahasan hingga Continue Reading
Pemerintah Perkuat Kebijakan Antikorupsi di Semua Sektor
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan antikorupsi di seluruh sektor kehidupan, baik melalui pendekatan hukum maupun peningkatan kesadaran publik. Salah satu upaya terbaru adalah peluncuran Kampanye Antikorupsi 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi digagas sebagai gerakan nasional untuk membangun budaya integritas. “Kampanye ini Continue Reading
Perluasan MBG di Papua Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Manokwari Selatan — Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, mulai menunjukkan dampak positif tidak hanya terhadap perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) telah meresmikan dua Dapur Sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Distrik Ransiki Continue Reading
Pemerintah Dorong Keterbukaan Informasi sebagai Benteng Antikorupsi
Jakarta – Pemerintah terus mendorong keterbukaan informasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus sebagai upaya pencegahan korupsi. Hal ini ditegaskan oleh Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik KemenkoPolkam, Agung Pratistho, dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pelayanan Informasi. Menurut Agung, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan Continue Reading
Waspada Narasi Provokatif Terkait RUU Polri Ganggu Stabilitas Nasional
Oleh : Dirandra Falguni )* Dalam beberapa waktu terakhir, wacana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) kembali mencuat ke permukaan. Rencana revisi ini mengundang perhatian publik, terutama karena beberapa poin yang dianggap kontroversial dan berpotensi mengubah wajah institusi Polri secara signifikan. Di tengah Continue Reading