DPR Rumuskan Formulasi Baru Legislasi yang Lebih Terbuka
Oleh : Dimas Ardiansyah )* Proses legislasi di Indonesia tengah berada pada titik penting transformasi. Dalam sistem demokrasi modern, kualitas suatu undang-undang tidak hanya diukur dari substansinya, tetapi juga dari proses penyusunannya yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Reformasi dalam metode pembahasan rancangan undang-undang menjadi langkah krusial untuk menjawab berbagai tantangan Continue Reading
Formulasi Baru Legislasi, DPR Perkuat Akuntabilitas dan Keterlibatan Publik
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menginisiasi pendekatan baru dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang lebih inklusif dan partisipatif. Upaya ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat akuntabilitas dan legitimasi proses legislasi di Indonesia. Melalui forum-forum akademik dan diskusi publik, DPR berupaya menjembatani aspirasi rakyat sejak tahap awal perumusan Continue Reading
DPR Dorong Pembaruan Legislasi Inklusif melalui Forum Akademik dan Dialog Terbuka
JAKARTA – Komitmen DPR RI dalam membenahi sistem legislasi nasional kembali mendapat perhatian publik. Gagasan untuk merumuskan pendekatan baru dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dinilai sebagai upaya strategis memperkuat demokrasi partisipatif, sekaligus menjawab kritik terhadap minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan Continue Reading
Keterbukaan Jadi Tolok Ukur Pemerintah dalam Pembahasan RUU Polri
Oleh: Andi Ramli Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) masih berada dalam tahap awal dan menunggu surat presiden (Surpres). Hingga saat ini, DPR RI belum menerima dokumen resmi dari pemerintah untuk memulai pembahasan. Namun, keterbukaan dalam proses legislasi menjadi perhatian utama, karena Continue Reading
Undang Banyak Ahli, DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Berlangsung Terbuka
Oleh: Fajar Dwi Santoso* Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) akan berlangsung secara terbuka. Komisi III DPR telah berkomitmen untuk melibatkan berbagai ahli dalam diskusi terkait rancangan undang-undang tersebut guna memastikan regulasi yang Continue Reading
RUU Polri Tetap Junjung Supremasi Sipil dan Demokrasi Rakyat
JAKARTA – Seluruh proses Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tetap menjunjung tinggi adanya supremasi sipil serta demokrasi seluruh rakyat Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, memastikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait revisi UU Polri. Continue Reading
Komisi III DPR Pastikan Pembahasan RUU Polri Penuh Partisipasi Publik
JAKARTA – Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Meskipun hingga saat ini surat presiden (Surpres) mengenai revisi UU Polri belum diterima, DPR memastikan bahwa proses pembahasan nantinya akan Continue Reading