Pemerintah Makin Tegas Tekan Judi Daring, Cloudflare Masuk Daftar Pantauan
Jakarta – Upaya pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dalam menindak layanan Cloudflare yang terindikasi digunakan situs judi daring mendapat dukungan dari DPR. Langkah ini diambil setelah pemerintah menemukan dominasi penggunaan layanan tersebut oleh situs-situs ilegal. Kemenkomdigi mencatat bahwa dari 10.000 sampel situs judi daring yang diblokir pada 1–2 Continue Reading
Lewat Edukasi Dini, Pemerintah Dorong Pelajar Jadi Garda Terdepan Melawan Judi Daring
Banjarmasin – Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan praktik judi daring dengan menyasar kelompok pelajar sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan generasi muda. Melalui Bank Kalsel, pemerintah menggelar program literasi keuangan yang dikemas secara kreatif dan menarik bagi puluhan pelajar di Banjarmasin. Dalam kegiatan bertajuk Edukasi Maritim, Literasi dan Inklusi Keuangan Continue Reading
Waspada Hoaks! KUHAP Baru Tidak Izinkan Penyadapan Sepihak
Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang segera disahkan sama sekali tidak mengatur adanya kewenangan penyadapan sepihak oleh kepolisian. “Informasi tersebut di atas adalah hoaks alias tidak benar sama sekali,” kata Habiburokhman dalam keterangannya. Pernyataan tegas Continue Reading
Masyarakat Perlu Hindari Hoaks Penyebab Distorsi Informasi tentang KUHAP
JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna. Keputusan tersebut diambil setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan, sebagaimana dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia setelah pembahasan Continue Reading
Pengesahan KUHAP Baru: Reformasi Sistem Peradilan Pidana Menuju Cepat, Sederhana, dan Transparan
JAKARTA – DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang KUHAP terbaru dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta. Pengesahan ini dipandang sebagai langkah strategis dalam melakukan reformasi besar terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. UU KUHAP yang baru dinilai jauh lebih modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga mendorong proses hukum yang Continue Reading
Pengesahan KUHAP Jadi Fondasi Utama Sistem Peradilan Pidana Modern
Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026. Pemerintah memberikan persetujuan penuh dan menegaskan bahwa regulasi baru ini menjadi fondasi utama bagi sistem peradilan pidana modern di Continue Reading
Organisasi Advokat Dukung RKUHAP Demi Penegakan Hukum Berkeadilan
Jakarta — Dukungan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) semakin menguat. Sejumlah organisasi advokat nasional menyatakan komitmennya untuk mendorong RKUHAP segera disahkan demi memperkuat sistem hukum acara pidana yang lebih adil dan modern, seiring akan diberlakukannya KUHP baru pada 2026. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Continue Reading
RKUHAP Perkokoh Perlindungan Hukum bagi Warga Negara
Jakarta – Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) periode 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Sejumlah pakar hukum, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi menekankan bahwa revisi RKUHAP harus mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia di setiap tahapan proses peradilan Continue Reading
Pengibaran Bendera One Piece Melanggar Hukum dan Cederai Simbol Negara
Jakarta – Jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pengibaran bendera bajak laut bergambar simbol One Piece memantik perhatian serius pemerintah dan tokoh nasional. Aksi tersebut dinilai bukan hanya tindakan iseng, melainkan pelanggaran terhadap hukum dan pelecehan terhadap kehormatan simbol negara, khu-susnya bendera Merah Putih. Menteri Koordinator Bidang Politik, Continue Reading
Pemerintah Evaluasi Penerima Bansos, Pastikan Tak Disalahgunakan untuk Judi Daring
Jakarta — Pemerintah terus memberantas praktik judi daring yang kini menyusup hingga ke lapisan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos). Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengajak seluruh kementerian dan lembaga bersatu padu memerangi perjudian daring melalui literasi digital dan kerja sama lintas sektor. “Kemenko Polkam bersama-sama dengan Kemensos, Continue Reading