Berbagai Kalangan Sambut Positif Kebijakan Presiden Prabowo Soal Abolisi dan Amnesti
Jakarta – Persetujuan DPR RI terhadap usulan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti bagi Hasto Kristiyanto mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyejukkan situasi nasional dan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Pengamat Politik dan Direktur Informasi dan Komunikasi GREAT Institute, Continue Reading
Presiden Tuai Pujian atas Langkah Humanis dalam Kebijakan Hukum
Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sebagai keputusan konstitusional yang menunjukkan pendekatan humanis dalam penegakan hukum. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyebut keputusan tersebut sebagai langkah yang tepat. “Pemberian amnesti dan abolisi oleh Continue Reading
Pemerintah Terus Komitmen Blokir Konten Judi Daring demi Bersihkan Ruang Digital
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menegaskan komitmennya untuk terus memerangi penyebaran konten judi daring di Indonesia. Hingga 21 Januari 2025, tercatat lebih dari 5,7 juta konten judi daring telah berhasil diblokir dari berbagai platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemenkomdigi, Alexander Sabar, dalam Rapat Dengar Continue Reading
RUU Penyiaran Dorong Penggunaan Kode Etik di Platform Digital
Jakarta – Komisi I DPR RI terus melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan fokus memperkuat regulasi di era digital. Salah satu poin penting yang mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja RUU Penyiaran adalah usulan untuk memasukkan ketentuan mengenai kode etik bagi platform digital. Pakar hukum dari Universitas Continue Reading
RUU Penyiaran Dorong Regulasi yang Relevan di Era Digital
Jakarta — Pemerintah dan DPR tengah menggodok Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran guna merespons tantangan besar yang dihadapi industri media di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya relevan dengan zaman, tetapi juga mampu menjaga ekosistem media yang sehat dan bebas. Wakil Menteri Komunikasi Continue Reading
Kebijakan Pengalihan Tanah Dari Pemerintah Dilakukan Sesuai Aturan Hukum
Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa kebijakan pengalihan tanah telantar yang telah diamankan negara seluas sekitar 1,4 juta hektar dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan berlandaskan asas kepentingan umum. Polemik yang mencuat mengenai pemberian tanah kepada organisasi masyarakat (ormas) dijawab secara terbuka oleh pihak Continue Reading
Pengalihan Lahan Terlantar Solusi Cegah Konflik Agraria
Jakarta – Pemerintah saat ini sedang mematangkan kebijakan strategis dalam pemanfaatan tanah-tanah terlantar dengan mengalihkannya kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan lahan secara produktif, mempersempit celah konflik agraria, serta memastikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tanah di Indonesia. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Continue Reading
Pemerintah bersama DPR Pastikan Pembahasan RKUHAP Berjalan Terbuka dan Transparan
Jakarta – Pemerintah bersama DPR RI menegaskan komitmen bahwa pembahasan RKUHAP berlangsung terbuka dan transparan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Hal ini sekaligus membantah sejumlah narasi yang menyebutkan bahwa proses legislasi dilakukan secara tertutup dan tidak partisipatif. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan publik Continue Reading
DPR Tegaskan Komitmen Supremasi Sipil dalam RKUHAP
Jakarta – DPR Tegaskan Tidak Ada Upaya Menghidupkan Dwifungsi ABRI dalam RKUHAP. Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa ketentuan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang memungkinkan TNI menjadi penyidik bukanlah bentuk kebangkitan dwifungsi ABRI. Ia menepis kekhawatiran sebagian kalangan sipil yang menilai pasal tersebut Continue Reading
Pemerintah Tegas Berantas Judi Daring, Ratusan Ribu Penerima Bansos Dievaluasi
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menindak tegas aktivitas judi daring yang merusak sendi-sendi sosial masyarakat. Salah satu langkah konkret dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) yang saat ini tengah mengevaluasi 603.999 penerima bantuan sosial (bansos) yang diduga terlibat dalam praktik judi daring. “Dari sejumlah 603.999 yang terindikasi terlibat judi Continue Reading