Pembenahan Tata Kelola Anggaran Persempit Ruang Gerak Praktik Korupsi
Oleh: Yusuf Rahman *) Tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Komitmen untuk memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran menjadi kunci dalam menekan celah terjadinya penyimpangan anggaran. Ketika proses perencanaan dan penganggaran dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka ruang gerak praktik korupsi Continue Reading
Pemerintah Fokus Perangi Korupsi demi Program Kesejahteraan Rakyat
Oleh : Rivka Mayangsari )* Pemerintah Indonesia terus berkomitmen dalam memberantas korupsi sebagai langkah strategis demi tercapainya pembangunan yang adil, merata, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperkuat hingga ke level pemerintahan daerah. Sebab, korupsi yang merajalela Continue Reading
Pemerintah Dorong Tata Kelola yang Bersih dan Berbasis Kinerja Nyata demi Cegah Korupsi
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis pada kinerja nyata sebagai langkah konkret dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh sektor. Melalui penguatan sistem akuntabilitas dan pengawasan, pemerintah berupaya menutup celah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat integritas birokrasi dari pusat hingga daerah. Kepala Staf Continue Reading
Transparansi dan Efektivitas Belanja Negara Bukti Nyata Perang Terhadap Korupsi
Jakarta — Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menegakkan prinsip transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara sebagai bukti nyata perang terhadap korupsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa arah belanja negara saat ini tidak hanya difokuskan pada pemulihan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat daya saing dan daya tahan nasional secara menyeluruh. Continue Reading
Presiden Prabowo Tegaskan RUU Perampasan Aset sebagai Komitmen Nyata Berantas Korupsi
Oleh: Galih Ananta Putrana )* Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi kembali ditegaskan melalui dorongan kuat terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sinyal politik yang kuat telah dikirimkan, bahwa instrumen hukum ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan langkah nyata untuk memperkuat penegakan hukum Continue Reading
Pemerintah Dorong Kepastian Hukum Lewat RUU Perampasan Aset
Oleh: Esa Nissa )* Komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan kembali ditegaskan melalui dorongan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini menjadi penanda bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya serius dalam memberantas korupsi, tetapi juga berupaya membangun kepastian hukum yang kuat bagi Continue Reading
Pemerintah Serius Kawal RUU Perampasan Aset Sebagai Instrumen Anti-Korupsi
Jakarta – Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dengan terus mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dipandang sebagai instrumen penting untuk menjerat pelaku kejahatan yang menyembunyikan hasil tindak pidana dan mengembalikannya ke negara. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pembahasan RUU ini Continue Reading
Presiden Prabowo Pimpin Langkah Nyata Kawal RUU Perampasan Aset
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Kendati pembahasannya di DPR RI belum dimulai, pemerintah terus melakukan langkah-langkah politik dan teknis untuk memastikan RUU ini menjadi prioritas. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa Presiden telah melakukan Continue Reading
Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Proses Hukum Kasus Budi Arie
Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menekankan pentingnya memberi ruang penuh bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen. “Pemerintah itu menghormati proses hukum. Continue Reading
Dugaan Budi Arie Terlibat Judi Daring, Istana Pastikan Hormati Proses Hukum
Pemerintah menegaskan sikapnya untuk tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada lembaga Continue Reading