Pemerintah Pastikan Tegakkan Hukum dalam Kasus Beras Oplosan
Jakarta – Pemerintah memastikan bahwa penegakan hukum terhadap praktik curang berupa pengoplosan beras akan dilakukan secara tegas dan menyeluruh. Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga integritas sistem distribusi pangan nasional serta melindungi masyarakat dari praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan baik secara ekonomi maupun kesehatan. Presiden Continue Reading
RUU Penyiaran Tegaskan Hak Publik atas Informasi yang Kredibel
Jakarta – Pemerintah dan legislatif terus melangkah maju dalam upaya memperkuat tata kelola informasi dan menjamin hak masyarakat terhadap penyiaran yang akurat, objektif, dan dapat dipercaya. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini tengah dibahas secara intensif oleh para pemangku kepentingan. Continue Reading
RUU Penyiaran Cegah Penyalahgunaan Platform Digital
Jakarta – Upaya Komisi I DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Penyiaran mendapat dukungan luas dari kalangan industri penyiaran nasional. Revisi ini dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan platform digital dan memperjelas batas kewenangan antar-lembaga pengawas di era media multiplatform. Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, menyatakan bahwa definisi penyiaran dalam Continue Reading
Penangkapan Tokoh OPM Perkuat Komitmen Penegakan Hukum di Papua
Papua Tengah – Langkah tegas aparat keamanan kembali membuahkan hasil dalam menegakkan hukum di wilayah Papua. Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz berhasil menangkap Male Telenggen, salah satu tokoh penting kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM), di Kampung Wuyuneri, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu (19/7/2025). Penangkapan dilakukan tanpa Continue Reading
Pemerintah Gencar Edukasi Bahaya Judi Daring lewat Pameran Anak “Bentengan”
Jakarta – Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) terus menggencarkan edukasi mengenai bahaya judi daring, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Langkah ini menjadi respons terhadap meningkatnya kasus anak-anak yang terjerat praktik perjudian digital, yang kini semakin marak akibat akses bebas terhadap teknologi. Salah satu upaya nyata dilakukan BI dengan menggelar Continue Reading
Pemerintah Tindak Tegas Beras Oplosan demi Petani dan Masyarakat
Jakarta – Pemerintah terus membuktikan komitmennya melindungi petani dan konsumen dari praktik curang dalam distribusi pangan. Melalui langkah cepat dan terkoordinasi, Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri bergerak menindak dugaan pengoplosan beras oleh oknum produsen yang merugikan petani dan rakyat kecil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa negara tidak Continue Reading
Peredaran Beras Oplosan Ganggu Upaya Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan
Jakarta – Upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional kembali diuji oleh maraknya peredaran beras oplosan di berbagai daerah. Praktik curang ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap kualitas distribusi pangan nasional. Temuan terbaru dari aparat penegak hukum mengungkap adanya sejumlah gudang di kawasan Jawa Tengah Continue Reading
Regulasi Pajak Digital Siap Sasar Platform Asing
Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi mengumumkan rencana penerapan pajak atas aktivitas ekonomi digital di media sosial, mulai tahun 2026. Kebijakan ini menargetkan pelaku usaha digital seperti kreator konten, influencer, hingga perusahaan asing penyedia layanan digital berbayar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah Continue Reading
Pemerintah Matangkan Regulasi Pajak Digital Demi Keadilan dan Kepastian Hukum
Jakarta – Pemerintah terus memperkuat fondasi perpajakan digital guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nilai ekonomi digital nasional diproyeksikan mencapai US$ 146 miliar pada tahun 2025, dan hal ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyusunan regulasi perpajakan digital yang adaptif dan progresif. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Continue Reading
Legalisasi Tanah Lewat PTSL Jadi Pilar Pemerataan Ekonomi
JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan keadilan agraria bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini tidak hanya menandai tertib administrasi, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendorong pemerataan ekonomi, kepastian hukum, serta pemberdayaan masyarakat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Continue Reading