Sertipikat Tanah dari PTSL Beri Nilai Tambah Investasi
Jakarta – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sejak awal 2025 hingga pertengahan Juli, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat bahwa realisasi program ini telah mencapai 95,9 persen dari target nasional sebesar 5,1 juta bidang Continue Reading
Pemerintah Tegaskan Tak Intervensi Proses Hukum Kasus Budi Arie
Pemerintah menegaskan tidak akan mencampuri proses hukum terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menekankan pentingnya memberi ruang penuh bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen. “Pemerintah itu menghormati proses hukum. Continue Reading
Dugaan Budi Arie Terlibat Judi Daring, Istana Pastikan Hormati Proses Hukum
Pemerintah menegaskan sikapnya untuk tidak mencampuri proses hukum yang tengah berjalan terkait kasus dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam perkara perlindungan situs judi daring. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya proses hukum yang berlangsung dan menyerahkan penanganannya kepada lembaga Continue Reading
Vonis 7 Tahun untuk Eks Jaksa Azam, Bukti Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu
Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi kembali menunjukkan taringnya. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada mantan jaksa Kejari Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, yang terbukti bersalah menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit. Ketua Majelis Hakim, Sunoto, yang memimpin sidang putusan, menyatakan Azam secara Continue Reading
RKUHAP Tegaskan Komitmen Negara Lindungi Perempuan, Anak, dan Kaum Disabilitas
Jakarta — Pembahasan lanjutan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) kembali digelar di Gedung DPR RI dengan fokus utama pada perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dan legislatif dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif. Anggota Continue Reading
Komitmen Pemerintah dan DPR Wujudkan RKUHAP yang Inklusif dan Humanis
Jakarta — Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi nasional. Hal ini tercermin dalam agenda audiensi terbuka yang digelar di Gedung DPR, guna membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Ketua Komisi III DPR RI, Continue Reading
PP 28/2025 Dorong Kemudahan Usaha dan Pertumbuhan Investasi
Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong iklim usaha yang sehat dan ramah investasi. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan hadir sebagai wujud penguatan transformasi ekonomi nasional berbasis penyelenggaraan perizinan Continue Reading
Pemerintah Terbitkan PP 28/2025 Beri Kepastian Izin Investasi
Jakarta – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), sebagai upaya terbaru untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong epastian waktu dalam proses perizinan investasi. Aturan ini menetapkan batas waktu yang jelas untuk seluruh proses perizinan dan menerapkan sistem otomatisasi bagi Continue Reading
Wacana Pemakzulan Gibran Tidak Mungkin Dilakukan, Masyarakat Fokus Kawal Pemerintahan
Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana tersebut nyaris mustahil untuk terjadi. Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam isu yang hanya menambah kegaduhan politik dan justru berpotensi menghambat kinerja pemerintahan Continue Reading
Hormati Konstitusi, Tolak Provokasi Pemakzulan Wapres Gibran
Jakarta – Desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Forum Purnawirawan TNI mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR. Namun, respons tenang dan tegas dari kalangan legislatif menandai bahwa langkah tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi merusak stabilitas politik nasional. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, Continue Reading